Contoh soal pph pasal 21 pegawai tetap – Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana PPh Pasal 21 dihitung dari gaji Anda? Atau mungkin Anda ingin memahami lebih dalam tentang kewajiban pajak Anda sebagai pegawai tetap? Artikel ini akan membahas tentang PPh Pasal 21 yang dibebankan kepada pegawai tetap, mulai dari pengertian hingga contoh soal yang akan membantu Anda memahami bagaimana pajak penghasilan dihitung.
PPh Pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan kepada setiap orang pribadi yang bekerja di Indonesia. Pajak ini dipotong langsung dari penghasilan Anda oleh pemberi kerja, dan disetorkan ke negara. Artikel ini akan membahas berbagai aspek penting mengenai PPh Pasal 21, mulai dari objek pajak, tarif, hingga cara menghitung dan melaporkan pajak penghasilan Anda.
Pengertian PPh Pasal 21
PPh Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi dalam bentuk gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan bentuk penghasilan lainnya yang diterima sebagai imbalan atas pekerjaan atau jasa yang dilakukan. Pajak ini dikenakan kepada pekerja tetap, pekerja lepas, dan penerima penghasilan lainnya yang tergolong sebagai orang pribadi.
Cara Menghitung PPh Pasal 21
Perhitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap umumnya dilakukan dengan menggunakan metode potong gaji. Metode ini menghitung pajak yang terutang berdasarkan penghasilan bruto pegawai, dikurangi dengan biaya jabatan dan potongan lainnya. Berikut langkah-langkahnya:
- Hitung Penghasilan Bruto: Penghasilan bruto adalah total penghasilan yang diterima pegawai sebelum dikurangi dengan biaya jabatan dan potongan lainnya. Contohnya, gaji pokok, tunjangan, dan bonus.
- Hitung Biaya Jabatan: Biaya jabatan adalah biaya yang dikeluarkan oleh pegawai untuk menjalankan tugasnya, seperti biaya transportasi, makan, dan komunikasi. Besarnya biaya jabatan maksimal 5% dari penghasilan bruto.
- Hitung Penghasilan Neto: Penghasilan neto adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan. Penghasilan neto ini menjadi dasar perhitungan PPh Pasal 21.
- Hitung PPh Pasal 21 Terutang: PPh Pasal 21 terutang dihitung berdasarkan tarif progresif yang berlaku, dengan memperhatikan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak). Tarif PPh Pasal 21 bervariasi tergantung pada besaran penghasilan neto.
- Potong PPh Pasal 21 dari Gaji: PPh Pasal 21 terutang dipotong langsung dari gaji pegawai setiap bulannya. Potongan ini ditunjukkan dalam slip gaji yang diterima pegawai.
Contoh Perhitungan PPh Pasal 21
Misalnya, seorang pegawai tetap bernama Budi menerima gaji pokok sebesar Rp 5.000.000 per bulan, tunjangan sebesar Rp 1.000.000 per bulan, dan bonus sebesar Rp 2.000.000 per bulan. Berikut perhitungan PPh Pasal 21 untuk Budi:
| Item | Jumlah (Rp) |
|---|---|
| Gaji Pokok | 5.000.000 |
| Tunjangan | 1.000.000 |
| Bonus | 2.000.000 |
| Penghasilan Bruto | 8.000.000 |
| Biaya Jabatan (5% dari Penghasilan Bruto) | 400.000 |
| Penghasilan Neto | 7.600.000 |
| PPh Pasal 21 Terutang (sesuai tarif progresif) | [Contoh tarif progresif: 5% dari penghasilan neto] |
PPh Pasal 21 terutang untuk Budi adalah [Contoh perhitungan PPh terutang berdasarkan tarif progresif] yang dipotong dari gajinya setiap bulan.
Perbedaan PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23, Contoh soal pph pasal 21 pegawai tetap
PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan orang pribadi. Perbedaan utama keduanya terletak pada objek pajaknya:
- PPh Pasal 21: Dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi sebagai imbalan atas pekerjaan atau jasa yang dilakukan, seperti gaji, upah, honorarium, dan tunjangan.
- PPh Pasal 23: Dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi atas jasa yang diterima dari badan atau perusahaan, seperti bunga, royalti, dan sewa.
Contohnya, seorang karyawan tetap yang menerima gaji setiap bulan dikenakan PPh Pasal 21. Sementara itu, seorang penulis yang menerima royalti atas bukunya dikenakan PPh Pasal 23.
Objek Pajak PPh Pasal 21
PPh Pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh orang pribadi, baik WNI maupun WNA, yang bekerja di Indonesia. Penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 21 ini dikenal dengan istilah objek pajak. Dalam konteks pegawai tetap, objek pajak PPh Pasal 21 merujuk pada segala bentuk penghasilan yang diterima sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan.
Identifikasi Objek Pajak PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tetap
Objek pajak PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap meliputi semua jenis penghasilan yang diterima sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan, baik berupa gaji pokok maupun tunjangan.
Contoh Objek Pajak PPh Pasal 21
Berikut beberapa contoh objek pajak PPh Pasal 21 yang diterima oleh pegawai tetap:
- Gaji pokok: Gaji pokok merupakan penghasilan tetap yang diterima oleh pegawai setiap bulannya sebagai imbalan atas jasa yang diberikan.
- Tunjangan: Tunjangan merupakan penghasilan tambahan yang diberikan oleh perusahaan kepada pegawai, selain gaji pokok, untuk memenuhi kebutuhan tertentu, seperti tunjangan kesehatan, tunjangan perumahan, tunjangan transportasi, dan tunjangan makan.
- Bonus: Bonus merupakan penghasilan tambahan yang diberikan oleh perusahaan kepada pegawai, biasanya diberikan pada akhir tahun atau pada periode tertentu, sebagai penghargaan atas kinerja yang baik.
- Uang lembur: Uang lembur merupakan penghasilan tambahan yang diterima oleh pegawai atas pekerjaan yang dilakukan di luar jam kerja normal.
- Komisi: Komisi merupakan penghasilan tambahan yang diberikan kepada pegawai atas penjualan yang berhasil dicapai.
Perbedaan Objek Pajak PPh Pasal 21 Berdasarkan Jenis Pekerjaan
Objek pajak PPh Pasal 21 dapat dibedakan berdasarkan jenis pekerjaannya. Perbedaan ini dapat dilihat dari jenis penghasilan yang diterima, seperti:
- Pegawai tetap: Pegawai tetap umumnya menerima penghasilan tetap berupa gaji pokok, tunjangan, dan bonus. Penghasilan ini biasanya dibayarkan secara berkala setiap bulan.
- Pegawai kontrak: Pegawai kontrak umumnya menerima penghasilan yang lebih fleksibel, tergantung pada jenis kontrak yang disepakati. Penghasilan ini dapat berupa gaji pokok, tunjangan, dan bonus, namun jumlahnya dan jangka waktunya dapat berbeda dengan pegawai tetap.
- Pekerja lepas: Pekerja lepas umumnya menerima penghasilan berdasarkan proyek atau pekerjaan yang diselesaikan. Penghasilan ini dapat berupa honorarium, komisi, atau fee.
Tarif PPh Pasal 21
Tarif PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto yang diterima dalam satu bulan. Penghasilan bruto ini dihitung dengan mengurangi penghasilan neto dengan berbagai macam potongan yang diperbolehkan, seperti biaya jabatan, iuran pensiun, dan biaya pengobatan. Tarif PPh Pasal 21 ini terbagi menjadi beberapa tingkatan, yang semakin tinggi penghasilannya, semakin tinggi pula tarif PPh Pasal 21 yang dikenakan.
Tarif PPh Pasal 21 Berdasarkan Penghasilan Bruto
Tarif PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto yang diterima dalam satu bulan. Tarif PPh Pasal 21 ini terbagi menjadi beberapa tingkatan, yang semakin tinggi penghasilannya, semakin tinggi pula tarif PPh Pasal 21 yang dikenakan. Berikut adalah tabel tarif PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap berdasarkan penghasilan bruto:
| Penghasilan Bruto (Rp) | Tarif PPh Pasal 21 (%) |
|---|---|
| 0 – 5.000.000 | 5 |
| 5.000.001 – 10.000.000 | 10 |
| 10.000.001 – 20.000.000 | 15 |
| > 20.000.000 | 20 |
Perubahan Tarif PPh Pasal 21
Tarif PPh Pasal 21 dapat berubah berdasarkan peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perubahan ini biasanya dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi ekonomi atau kebijakan fiskal yang berlaku. Sebagai contoh, pada tahun 2022, pemerintah melakukan penyesuaian tarif PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap dengan tujuan untuk meringankan beban pajak bagi para pekerja.
Untuk mengetahui tarif PPh Pasal 21 terbaru, sebaiknya Anda selalu mengecek peraturan perpajakan yang berlaku melalui website resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Penghitungan PPh Pasal 21
PPh Pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan karyawan atau pegawai tetap. Pajak ini dipotong langsung dari gaji atau penghasilan karyawan oleh pemberi kerja (perusahaan). Perhitungan PPh Pasal 21 dilakukan berdasarkan penghasilan bruto, potongan, dan tarif pajak yang berlaku.
Langkah-langkah Menghitung PPh Pasal 21
Berikut adalah langkah-langkah yang umumnya dilakukan dalam menghitung PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap:
- Menghitung Penghasilan Bruto: Penghasilan bruto adalah total penghasilan yang diterima karyawan sebelum dipotong pajak dan iuran. Penghasilan bruto ini meliputi gaji pokok, tunjangan, bonus, dan bentuk penghasilan lainnya yang diterima karyawan.
- Menghitung Potongan: Potongan yang dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi potongan PPh Pasal 21, iuran pensiun, iuran asuransi kesehatan, iuran jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek), dan potongan lainnya.
- Menghitung Penghasilan Neto: Penghasilan neto adalah penghasilan bruto dikurangi dengan potongan. Penghasilan neto ini merupakan dasar perhitungan PPh Pasal 21.
- Menghitung PPh Pasal 21: PPh Pasal 21 dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku dan penghasilan neto. Tarif pajak PPh Pasal 21 bervariasi tergantung pada besarnya penghasilan neto.
- Membayar PPh Pasal 21: PPh Pasal 21 yang dihitung dipotong langsung dari gaji atau penghasilan karyawan dan disetorkan oleh pemberi kerja ke kas negara.
Contoh Perhitungan PPh Pasal 21
Misalnya, seorang karyawan memiliki penghasilan bruto Rp 10.000.000 per bulan. Karyawan tersebut memiliki potongan iuran pensiun Rp 500.000, iuran asuransi kesehatan Rp 100.000, dan iuran Jamsostek Rp 200.000. Tarif pajak PPh Pasal 21 yang berlaku untuk karyawan ini adalah 5% untuk penghasilan neto di atas Rp 5.000.000.
| Keterangan | Jumlah (Rp) |
|---|---|
| Penghasilan Bruto | 10.000.000 |
| Potongan | 800.000 |
| Penghasilan Neto | 9.200.000 |
| PPh Pasal 21 (5% dari penghasilan neto di atas Rp 5.000.000) | 210.000 |
Berdasarkan perhitungan di atas, PPh Pasal 21 yang dipotong dari gaji karyawan adalah Rp 210.000. Penghasilan bersih karyawan setelah dipotong PPh Pasal 21 adalah Rp 8.990.000 (Rp 9.200.000 – Rp 210.000).
Pengaruh Potongan PPh Pasal 21 Terhadap Penghasilan Bersih
Potongan PPh Pasal 21 memiliki pengaruh langsung terhadap penghasilan bersih karyawan. Semakin besar potongan PPh Pasal 21, semakin kecil penghasilan bersih yang diterima karyawan. Oleh karena itu, penting bagi karyawan untuk memahami cara menghitung PPh Pasal 21 agar dapat memaksimalkan penghasilan bersih yang diterima.
Pemotongan PPh Pasal 21
PPh Pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh karyawan tetap. Pajak ini dipotong langsung dari gaji karyawan oleh perusahaan dan disetorkan ke kas negara.
Cara Pemotongan PPh Pasal 21 dari Penghasilan Pegawai Tetap
Pemotongan PPh Pasal 21 dari penghasilan pegawai tetap dilakukan berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Aturan ini mengatur bagaimana penghasilan pegawai dihitung, berapa tarif pajak yang dikenakan, dan bagaimana PPh Pasal 21 dipotong dari gaji.
Berikut adalah langkah-langkah umum dalam pemotongan PPh Pasal 21:
- Menghitung Penghasilan Bruto: Penghasilan bruto adalah total penghasilan yang diterima karyawan sebelum dipotong pajak dan iuran. Ini meliputi gaji pokok, tunjangan, dan bonus.
- Menghitung Penghasilan Neto: Penghasilan neto adalah penghasilan bruto dikurangi dengan berbagai potongan seperti iuran jaminan sosial (BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan), iuran pensiun, dan potongan lainnya yang diizinkan.
- Menghitung PPh Pasal 21 Terutang: PPh Pasal 21 terutang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku. Tarif pajak PPh Pasal 21 bervariasi tergantung pada penghasilan neto karyawan.
- Memotong PPh Pasal 21 dari Gaji: Setelah PPh Pasal 21 terutang dihitung, perusahaan akan memotong PPh Pasal 21 dari gaji karyawan.
Contoh Bukti Pemotongan PPh Pasal 21
Karyawan tetap akan menerima bukti pemotongan PPh Pasal 21 dari perusahaan. Bukti ini berisi informasi mengenai:
- Nama karyawan
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Periode pemotongan (misalnya, bulan Januari 2023)
- Jumlah penghasilan bruto
- Jumlah potongan iuran jaminan sosial
- Jumlah penghasilan neto
- Jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong
- Jumlah gaji bersih yang diterima
Bukti pemotongan PPh Pasal 21 ini penting karena berfungsi sebagai bukti bahwa karyawan telah membayar pajak penghasilan. Bukti ini juga diperlukan untuk pelaporan pajak tahunan karyawan.
Cara Perusahaan Melakukan Pemotongan PPh Pasal 21
Perusahaan bertanggung jawab untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 21 dari gaji karyawan dan menyetorkannya ke kas negara. Pemotongan ini dilakukan berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh DJP.
Berikut adalah langkah-langkah umum yang dilakukan perusahaan dalam memotong PPh Pasal 21:
- Menghitung PPh Pasal 21 Terutang: Perusahaan akan menghitung PPh Pasal 21 terutang berdasarkan penghasilan neto karyawan dan tarif pajak yang berlaku.
- Memotong PPh Pasal 21 dari Gaji: Perusahaan akan memotong PPh Pasal 21 dari gaji karyawan setiap bulannya.
- Menyetorkan PPh Pasal 21 ke Kas Negara: Perusahaan wajib menyetorkan PPh Pasal 21 yang telah dipotong dari gaji karyawan ke kas negara melalui bank yang ditunjuk oleh DJP.
- Memberikan Bukti Potong PPh Pasal 21 kepada Karyawan: Perusahaan wajib memberikan bukti potong PPh Pasal 21 kepada karyawan setiap bulannya. Bukti potong ini berfungsi sebagai bukti bahwa karyawan telah membayar pajak penghasilan.
Pelaporan PPh Pasal 21
Setelah perusahaan memotong PPh Pasal 21 dari penghasilan karyawan, langkah selanjutnya adalah melaporkan potongan tersebut kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pelaporan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pajak yang dipotong telah disetorkan ke kas negara dan dapat dipertanggungjawabkan.
Format Pelaporan PPh Pasal 21
Perusahaan dapat melaporkan PPh Pasal 21 yang dipotong dari penghasilan karyawan melalui beberapa cara, salah satunya adalah dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan. SPT Tahunan PPh Badan berisi informasi mengenai seluruh penghasilan dan biaya yang terjadi dalam satu tahun pajak. Di dalam SPT Tahunan PPh Badan, perusahaan akan mencantumkan rincian PPh Pasal 21 yang dipotong dari penghasilan karyawan.
- Informasi mengenai karyawan yang dikenai PPh Pasal 21, seperti nama, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan penghasilan bruto.
- Jumlah PPh Pasal 21 yang dipotong dari penghasilan setiap karyawan.
- Tanggal pembayaran PPh Pasal 21 yang dipotong.
Pelaporan PPh Pasal 21 Secara Online
Selain melalui SPT Tahunan PPh Badan, perusahaan juga dapat melaporkan PPh Pasal 21 yang dipotong dari penghasilan karyawan secara online melalui website resmi DJP. Pelaporan online ini lebih praktis dan efisien karena dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja.
- Perusahaan perlu memiliki akun DJP Online untuk melakukan pelaporan online.
- Perusahaan perlu mengisi formulir pelaporan PPh Pasal 21 online yang tersedia di website DJP.
- Perusahaan perlu mengunggah dokumen pendukung, seperti bukti potong PPh Pasal 21.
Kewajiban Wajib Pajak
PPh Pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh karyawan tetap. Sebagai wajib pajak, setiap karyawan tetap memiliki kewajiban untuk memahami dan memenuhi ketentuan yang berlaku terkait PPh Pasal 21.
Kewajiban Wajib Pajak PPh Pasal 21 untuk Pegawai Tetap
Kewajiban wajib pajak PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap meliputi beberapa hal, antara lain:
- Melaporkan penghasilan dan potongan pajak yang telah dipotong oleh pemberi kerja kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi.
- Membayar pajak penghasilan sesuai dengan tarif yang berlaku, yang dipotong langsung dari gaji oleh pemberi kerja.
- Menyerahkan bukti potong PPh Pasal 21 kepada pemberi kerja sebagai bukti bahwa pajak telah dipotong dan disetorkan.
- Menjaga kerahasiaan data pribadi dan informasi terkait pajak.
- Melakukan pembetulan SPT Tahunan jika terdapat kesalahan dalam pelaporan.
Sanksi Bagi Wajib Pajak yang Tidak Memenuhi Kewajibannya
Bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya terkait PPh Pasal 21, DJP dapat menjatuhkan sanksi berupa:
- Denda administrasi, yang besarannya bervariasi tergantung pada jenis pelanggaran dan nilai pajak yang tidak dibayarkan.
- Sanksi pidana, berupa kurungan penjara dan/atau denda bagi wajib pajak yang melakukan tindak pidana pajak, seperti tidak membayar pajak, menyembunyikan penghasilan, atau memalsukan dokumen.
Informasi Terkait Kewajiban PPh Pasal 21
Wajib pajak dapat memperoleh informasi terkait kewajiban PPh Pasal 21 melalui beberapa cara, antara lain:
- Website resmi DJP (www.pajak.go.id)
- Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat
- Call Center DJP (1500200)
- Aplikasi pajak online seperti e-Filing dan e-SPT.
Contoh Soal PPh Pasal 21: Contoh Soal Pph Pasal 21 Pegawai Tetap
PPh Pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan kepada setiap orang pribadi yang bekerja di Indonesia. Pajak ini dipotong langsung dari penghasilan bruto karyawan oleh pemberi kerja. Untuk memahami bagaimana PPh Pasal 21 dihitung dan dipotong, mari kita bahas contoh soal berikut.
Nah, kalau kamu lagi belajar menghitung PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap, pasti kamu butuh latihan soal, kan? Gak usah bingung, banyak banget contoh soal yang bisa kamu temukan di internet. Misalnya, kalau kamu mau belajar tentang peluang dan probabilitas, kamu bisa coba cari contoh soal statistik probabilitas dan jawabannya pdf.
Nah, setelah belajar tentang probabilitas, kamu bisa kembali fokus ke contoh soal PPh Pasal 21 pegawai tetap dan mengasah kemampuanmu dalam menghitung pajak. Semangat belajarnya!
Contoh Soal PPh Pasal 21
Pak Budi adalah pegawai tetap di PT Cahaya Indonesia. Pak Budi menerima penghasilan bruto sebesar Rp8.000.000,- per bulan. Pak Budi memiliki tanggungan istri dan dua orang anak. Pak Budi juga memiliki premi asuransi kesehatan sebesar Rp500.000,- per bulan. Berapakah PPh Pasal 21 yang harus dipotong dari gaji Pak Budi?
Langkah-langkah Penyelesaian
- Hitung penghasilan neto Pak Budi.
- Tentukan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) Pak Budi.
- Hitung penghasilan kena pajak (PKP) Pak Budi.
- Hitung PPh Pasal 21 yang terutang.
- Hitung PPh Pasal 21 yang dipotong.
Perhitungan Penghasilan Neto
Penghasilan neto merupakan penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan dan premi asuransi kesehatan. Berikut perhitungannya:
Penghasilan Neto = Penghasilan Bruto – Biaya Jabatan – Premi Asuransi Kesehatan
Biaya jabatan untuk pegawai ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto. Dalam kasus Pak Budi, perhitungannya adalah:
Biaya Jabatan = 5% x Rp8.000.000,- = Rp400.000,-
Maka, penghasilan neto Pak Budi adalah:
Penghasilan Neto = Rp8.000.000,- – Rp400.000,- – Rp500.000,- = Rp7.100.000,-
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
PTKP adalah penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Besarnya PTKP tergantung pada status perkawinan dan jumlah tanggungan. Dalam kasus Pak Budi, PTKP yang berlaku adalah:
PTKP = PTKP Sendiri + PTKP Istri + PTKP Anak (2 orang)
Berdasarkan ketentuan yang berlaku, PTKP untuk sendiri adalah Rp54.000.000,- per tahun, PTKP untuk istri adalah Rp54.000.000,- per tahun, dan PTKP untuk anak adalah Rp4.500.000,- per tahun. Maka, PTKP Pak Budi adalah:
PTKP = Rp54.000.000,- + Rp54.000.000,- + (Rp4.500.000,- x 2) = Rp117.000.000,- per tahun
Untuk perhitungan per bulan, PTKP Pak Budi adalah:
PTKP = Rp117.000.000,- / 12 bulan = Rp9.750.000,- per bulan
Penghasilan Kena Pajak (PKP)
PKP merupakan penghasilan neto dikurangi dengan PTKP. Perhitungan PKP Pak Budi adalah:
PKP = Penghasilan Neto – PTKP
PKP = Rp7.100.000,- – Rp9.750.000,- = -Rp2.650.000,-
Hasil perhitungan PKP Pak Budi menunjukkan bahwa PKP-nya negatif. Ini berarti Pak Budi tidak memiliki PKP dan tidak perlu membayar PPh Pasal 21.
PPh Pasal 21 yang Terutang
Karena PKP Pak Budi negatif, maka PPh Pasal 21 yang terutang adalah 0.
PPh Pasal 21 yang Dipotong
PPh Pasal 21 yang dipotong juga 0, karena PPh Pasal 21 yang terutang adalah 0.
Panduan dan Tips
Sebagai pegawai tetap, memahami dan menghitung PPh Pasal 21 merupakan hal yang penting untuk mengatur keuangan pribadi dengan baik. Dengan memahami aturan PPh Pasal 21, kamu dapat merencanakan pengeluaran, menabung, dan berinvestasi secara optimal. Artikel ini akan memberikan panduan dan tips untuk memahami dan menghitung PPh Pasal 21, serta contoh ilustrasi bagaimana PPh Pasal 21 dapat memengaruhi perencanaan keuanganmu.
Memahami PPh Pasal 21
PPh Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, dan tunjangan yang diterima oleh karyawan atau pegawai tetap. Penghasilan ini disebut sebagai “penghasilan kena pajak” (PKP). Besarnya PPh Pasal 21 yang dipotong dari penghasilanmu tergantung pada besarnya PKP dan tarif pajak yang berlaku.
Menghitung PPh Pasal 21
Berikut adalah langkah-langkah menghitung PPh Pasal 21:
- Tentukan penghasilan kena pajak (PKP) kamu. PKP adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan dan iuran pensiun.
- Tentukan tarif pajak yang berlaku. Tarif pajak PPh Pasal 21 di Indonesia dibedakan berdasarkan besarnya PKP, seperti yang tertera dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 106/PMK.03/2017.
- Hitung besarnya PPh Pasal 21 yang harus dibayarkan. PPh Pasal 21 dihitung dengan mengalikan PKP dengan tarif pajak yang berlaku.
Contoh Ilustrasi
Misalnya, kamu seorang pegawai tetap dengan penghasilan bruto sebesar Rp 10.000.000 per bulan. Biaya jabatan kamu sebesar Rp 1.000.000 dan iuran pensiun sebesar Rp 500.000. Dengan demikian, PKP kamu adalah Rp 8.500.000 (Rp 10.000.000 – Rp 1.000.000 – Rp 500.000). Berdasarkan PMK Nomor 106/PMK.03/2017, tarif pajak untuk PKP Rp 8.500.000 adalah 5%. Maka, PPh Pasal 21 yang harus kamu bayarkan adalah Rp 425.000 (Rp 8.500.000 x 5%).
Dampak PPh Pasal 21 pada Perencanaan Keuangan
PPh Pasal 21 dapat memengaruhi perencanaan keuanganmu dengan berbagai cara, seperti:
- Pengaturan Pengeluaran: Dengan memahami besarnya PPh Pasal 21 yang dipotong dari penghasilanmu, kamu dapat mengatur pengeluaran secara lebih efektif. Misalnya, kamu dapat mengalokasikan sebagian dari penghasilanmu untuk menabung, berinvestasi, atau membayar cicilan.
- Perencanaan Pajak: PPh Pasal 21 merupakan salah satu komponen pajak yang harus kamu perhatikan dalam perencanaan pajak tahunan. Dengan memahami aturan PPh Pasal 21, kamu dapat meminimalkan kewajiban pajak dan mengoptimalkan pengembalian pajak.
- Perencanaan Pensiun: PPh Pasal 21 juga dapat memengaruhi perencanaan pensiunmu. Dengan memahami besarnya PPh Pasal 21 yang dipotong dari penghasilanmu, kamu dapat merencanakan dana pensiun yang cukup untuk masa tua.
Informasi Lebih Lanjut
Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai PPh Pasal 21, kamu dapat menghubungi:
- Direktorat Jenderal Pajak (DJP): Melalui website resmi DJP atau call center DJP.
- Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat: Kunjungi KPP terdekat untuk mendapatkan informasi dan bantuan dari petugas pajak.
- Konsultan Pajak: Konsultasikan dengan konsultan pajak untuk mendapatkan saran dan bantuan dalam mengelola kewajiban pajakmu.
Ulasan Penutup
Memahami PPh Pasal 21 dan cara menghitungnya sangat penting untuk mengatur keuangan Anda dengan lebih baik. Dengan memahami kewajiban pajak Anda, Anda dapat merencanakan pengeluaran dan menabung dengan lebih bijak. Artikel ini memberikan panduan yang mudah dipahami untuk membantu Anda memahami PPh Pasal 21 dan bagaimana pajak ini memengaruhi penghasilan Anda.
