Sejarah Perkembangan Hukum Lingkungan Internasional: Dari Masa ke Masa

Sejarah perkembangan hukum lingkungan internasional – Bayangkan dunia tanpa aturan untuk melindungi sungai, hutan, dan udara yang kita hirup. Itulah gambaran dunia sebelum munculnya hukum lingkungan internasional. Sejak awal, manusia telah berinteraksi dengan lingkungan, namun kesadaran akan perlunya aturan untuk mengatur interaksi tersebut baru muncul belakangan. Perjalanan panjang hukum lingkungan internasional menceritakan bagaimana manusia secara bertahap menyadari pentingnya menjaga keseimbangan alam dan merumuskan aturan untuk melindungi bumi dari eksploitasi yang berlebihan.

Hukum lingkungan internasional merupakan hasil dari berbagai faktor, seperti kemajuan ilmu pengetahuan, kesadaran akan dampak kerusakan lingkungan, dan keinginan untuk bekerja sama dalam mengatasi masalah global. Dari perjanjian awal yang sederhana hingga perjanjian yang kompleks dan komprehensif, hukum lingkungan internasional telah berkembang secara dinamis, menyesuaikan diri dengan tantangan dan peluang baru yang dihadapi dunia.

Evolusi Konsep Hukum Lingkungan Internasional

Hukum lingkungan internasional, sebagai cabang hukum internasional yang mengatur hubungan antar negara dalam pengelolaan lingkungan, telah berkembang secara signifikan selama berabad-abad. Perjalanan ini dimulai dari kesadaran awal tentang isu-isu lingkungan hingga berkembang menjadi sistem hukum yang kompleks dengan berbagai perjanjian, lembaga, dan prinsip-prinsip yang mengatur interaksi manusia dengan alam.

Periode Awal (Sebelum Abad ke-20)

Meskipun konsep hukum lingkungan internasional belum terdefinisi dengan jelas, beberapa contoh awal menunjukkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan. Pada abad ke-19, beberapa perjanjian bilateral ditandatangani antara negara-negara untuk mengatur penggunaan sumber daya bersama seperti perikanan dan sungai. Namun, fokusnya masih pada kepentingan nasional dan tidak memiliki kerangka kerja yang komprehensif untuk perlindungan lingkungan global.

Periode Modern (Abad ke-20)

Abad ke-20 menandai babak baru dalam perkembangan hukum lingkungan internasional. Peningkatan kesadaran tentang kerusakan lingkungan akibat industrialisasi dan urbanisasi mendorong munculnya gerakan lingkungan global. Beberapa faktor penting yang mendorong evolusi hukum lingkungan internasional pada periode ini antara lain:

• Peningkatan kerusakan lingkungan global: Polusi udara, air, dan tanah, serta perubahan iklim, menjadi isu global yang memerlukan perhatian serius.
• Munculnya gerakan lingkungan global: Organisasi non-pemerintah (NGO) dan kelompok masyarakat sipil memainkan peran penting dalam mengadvokasi isu lingkungan dan mendorong negara-negara untuk mengambil tindakan.
• Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi: Penelitian ilmiah memberikan bukti kuat tentang dampak negatif aktivitas manusia terhadap lingkungan, mendorong upaya untuk mengembangkan solusi hukum.

Tabel Periode Penting dalam Sejarah Hukum Lingkungan Internasional

Prinsip-Prinsip Hukum Lingkungan Internasional

Hukum lingkungan internasional merupakan sistem norma, aturan, dan prinsip yang mengatur hubungan antar negara dalam upaya melindungi lingkungan hidup. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan dalam membangun kerja sama internasional untuk mengatasi berbagai masalah lingkungan global seperti perubahan iklim, polusi, dan hilangnya keanekaragaman hayati.

Prinsip Pencemaran

Prinsip pencemaran menyatakan bahwa negara-negara memiliki kewajiban untuk mencegah pencemaran lingkungan yang dapat merugikan negara lain. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap negara bertanggung jawab atas tindakannya sendiri dan dampaknya terhadap lingkungan global.

• Contohnya, dalam kasus polusi udara lintas batas, negara yang menghasilkan emisi beracun wajib mengambil langkah-langkah untuk mengurangi emisi agar tidak mencemari negara tetangga.

Prinsip Kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian menyatakan bahwa negara-negara harus mengambil tindakan pencegahan untuk menghindari kerusakan lingkungan, bahkan jika bukti ilmiah mengenai dampaknya belum sepenuhnya pasti. Prinsip ini menekankan pentingnya tindakan preventif dalam menghadapi risiko lingkungan yang belum pasti.

• Contohnya, dalam kasus penggunaan bahan kimia baru, prinsip kehati-hatian mengharuskan negara untuk melakukan studi dan uji coba yang cukup sebelum mengizinkan penggunaannya, meskipun dampaknya terhadap lingkungan belum sepenuhnya diketahui.

Prinsip Tanggung Jawab Bersama Tetapi Berbeda

Prinsip tanggung jawab bersama tetapi berbeda menekankan bahwa semua negara memiliki kewajiban untuk melindungi lingkungan, tetapi kewajiban tersebut berbeda-beda tergantung pada kemampuan dan kontribusi masing-masing negara terhadap masalah lingkungan.

• Negara-negara maju, yang secara historis lebih banyak berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan, memiliki kewajiban yang lebih besar dalam membantu negara berkembang untuk mengatasi masalah lingkungan.
• Contohnya, dalam kasus perubahan iklim, negara-negara maju memiliki kewajiban untuk mengurangi emisi gas rumah kaca secara signifikan, sementara negara berkembang memiliki kewajiban untuk mengurangi emisi sesuai dengan kemampuan mereka.

Perjanjian Internasional dan Hukum Lingkungan

Perjanjian internasional berperan penting dalam membentuk dan menegakkan hukum lingkungan global. Melalui perjanjian ini, negara-negara sepakat untuk bekerja sama dalam mengatasi tantangan lingkungan transnasional, seperti perubahan iklim, polusi udara dan air, serta hilangnya keanekaragaman hayati.

Daftar Perjanjian Internasional Utama

Berikut adalah beberapa perjanjian internasional utama dalam bidang hukum lingkungan:

Dampak dan Kontribusi Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional telah memberikan dampak yang signifikan terhadap perlindungan lingkungan global. Berikut adalah beberapa contohnya:

• Pencemaran Laut: London Convention telah membantu mengurangi pencemaran laut dari sumber darat, yang berkontribusi pada peningkatan kualitas air dan kesehatan ekosistem laut.
• Keanekaragaman Hayati: CITES telah berhasil mengurangi perdagangan ilegal spesies tumbuhan dan hewan liar yang terancam punah, yang membantu dalam menjaga keanekaragaman hayati global.
• Lapisan Ozon: Protokol Montreal telah berhasil mengurangi produksi dan konsumsi zat-zat yang merusak lapisan ozon, yang telah membantu dalam pemulihan lapisan ozon.
• Perubahan Iklim: UNFCCC, Protokol Kyoto, dan Perjanjian Paris telah mendorong negara-negara untuk mengambil tindakan dalam mengurangi emisi gas rumah kaca, yang berkontribusi pada upaya global untuk mengatasi perubahan iklim.

Penyelesaian Konflik Antar Negara

Perjanjian internasional dapat membantu menyelesaikan konflik antar negara terkait isu lingkungan dengan cara:

• Menetapkan Kerangka Kerja Hukum: Perjanjian internasional menyediakan kerangka kerja hukum yang jelas untuk mengatur perilaku negara-negara terkait isu lingkungan, yang dapat membantu mencegah dan menyelesaikan konflik.
• Mekanisme Penyelesaian Sengketa: Banyak perjanjian internasional memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang memungkinkan negara-negara untuk menyelesaikan konflik secara damai dan terstruktur.
• Kerjasama Internasional: Perjanjian internasional mendorong kerjasama internasional dalam mengatasi masalah lingkungan, yang dapat membantu dalam membangun kepercayaan dan mengurangi potensi konflik.

Organisasi Internasional dan Peran dalam Hukum Lingkungan

Organisasi internasional memainkan peran penting dalam perkembangan hukum lingkungan internasional. Berbagai organisasi, baik yang bersifat global maupun regional, telah berkontribusi dalam merumuskan norma-norma, prinsip-prinsip, dan perjanjian internasional yang bertujuan melindungi lingkungan global.

Peran PBB dalam Hukum Lingkungan Internasional

Sebagai organisasi internasional yang memiliki kewenangan luas, PBB memegang peran sentral dalam hukum lingkungan internasional. Melalui berbagai badan dan programnya, PBB berupaya untuk mempromosikan dan mengembangkan hukum lingkungan internasional yang efektif.

• Majelis Umum PBB: Majelis Umum PBB merupakan forum utama untuk membahas isu-isu lingkungan global dan merumuskan resolusi yang bersifat deklaratif. Resolusi ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan hukum lingkungan internasional.
• Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC): ECOSOC memiliki peran penting dalam mengoordinasikan kegiatan PBB yang berkaitan dengan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.
• Program Lingkungan PBB (UNEP): UNEP merupakan badan khusus PBB yang fokus pada isu-isu lingkungan global. UNEP memiliki peran kunci dalam pengembangan hukum lingkungan internasional, termasuk dalam merumuskan konvensi dan perjanjian internasional.

Peran UNEP dalam Hukum Lingkungan Internasional

UNEP merupakan organisasi internasional yang didedikasikan untuk melindungi lingkungan global. UNEP memainkan peran penting dalam mempromosikan dan mengembangkan hukum lingkungan internasional melalui berbagai kegiatan, seperti:

• Merumuskan Konvensi dan Perjanjian Internasional: UNEP terlibat dalam merumuskan dan mengadopsi konvensi dan perjanjian internasional terkait dengan berbagai isu lingkungan, seperti perubahan iklim, keanekaragaman hayati, dan polusi.
• Memberikan Dukungan Teknis: UNEP memberikan dukungan teknis kepada negara-negara dalam upaya mereka untuk menerapkan hukum lingkungan internasional dan mengembangkan kebijakan lingkungan yang efektif.
• Memantau dan Mengevaluasi: UNEP memantau dan mengevaluasi pelaksanaan hukum lingkungan internasional dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitasnya.

Peran IUCN dalam Hukum Lingkungan Internasional

IUCN (International Union for Conservation of Nature) merupakan organisasi internasional yang berfokus pada konservasi alam. IUCN memainkan peran penting dalam hukum lingkungan internasional melalui berbagai kegiatan, seperti:

• Menyusun Daftar Merah Spesies Terancam Punah: Daftar Merah IUCN merupakan sumber informasi penting untuk mengidentifikasi spesies yang terancam punah dan untuk mengembangkan strategi konservasi.
• Mempromosikan Standar dan Prinsip Konservasi: IUCN mengembangkan standar dan prinsip konservasi yang diakui secara internasional dan mendorong penerapannya.
• Memberikan Dukungan Teknis: IUCN memberikan dukungan teknis kepada negara-negara dalam upaya mereka untuk mengelola sumber daya alam dan melindungi keanekaragaman hayati.

Isu-Isu Kontemporer dalam Hukum Lingkungan Internasional

Hukum lingkungan internasional telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir, merespons tantangan global yang semakin kompleks. Isu-isu kontemporer seperti perubahan iklim, keanekaragaman hayati, dan polusi laut telah mendorong perlunya kerja sama internasional yang lebih kuat untuk melindungi lingkungan global. Kerangka hukum lingkungan internasional yang ada telah memberikan landasan untuk mengatasi masalah-masalah ini, tetapi juga menghadapi tantangan dan peluang baru dalam implementasi dan penegakannya.

Perubahan Iklim

Perubahan iklim merupakan salah satu isu lingkungan paling mendesak yang dihadapi dunia. Dampaknya yang meluas, seperti kenaikan permukaan air laut, gelombang panas yang ekstrem, dan peristiwa cuaca yang lebih intens, mengancam kehidupan manusia, ekosistem, dan pembangunan berkelanjutan. Kerangka hukum internasional yang ada, seperti Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) dan Protokol Kyoto, telah memainkan peran penting dalam upaya global untuk mengatasi perubahan iklim. Namun, tantangan dalam mencapai kesepakatan global yang komprehensif dan efektif masih terus berlanjut.

• Tantangan utama dalam mengatasi perubahan iklim melalui hukum lingkungan internasional termasuk kurangnya komitmen dari beberapa negara, perbedaan kepentingan nasional, dan kesulitan dalam mengukur dan memverifikasi emisi gas rumah kaca.
• Peluang untuk mengatasi perubahan iklim melalui hukum lingkungan internasional termasuk pengembangan teknologi energi terbarukan, investasi dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, dan peningkatan kesadaran publik tentang pentingnya aksi iklim.

Keanekaragaman Hayati

Keanekaragaman hayati, yang mencakup semua bentuk kehidupan di bumi, merupakan aset global yang penting. Hilangnya keanekaragaman hayati, yang disebabkan oleh deforestasi, perubahan iklim, polusi, dan eksploitasi berlebihan, menimbulkan ancaman serius bagi ekosistem dan layanan yang mereka berikan. Kerangka hukum internasional yang ada, seperti Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD), telah menetapkan target dan pedoman untuk melindungi keanekaragaman hayati, tetapi masih banyak yang harus dilakukan.

• Tantangan dalam melindungi keanekaragaman hayati melalui hukum lingkungan internasional meliputi kurangnya sumber daya untuk implementasi, kurangnya penegakan hukum, dan konflik kepentingan antara konservasi dan pembangunan ekonomi.
• Peluang untuk melindungi keanekaragaman hayati melalui hukum lingkungan internasional termasuk pengembangan strategi konservasi yang berkelanjutan, promosi penggunaan sumber daya yang berkelanjutan, dan peningkatan kesadaran publik tentang pentingnya keanekaragaman hayati.

Polusi Laut

Polusi laut, yang disebabkan oleh berbagai sumber seperti pembuangan limbah industri, tumpahan minyak, dan sampah plastik, mengancam kesehatan ekosistem laut dan kehidupan laut. Kerangka hukum internasional yang ada, seperti Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) dan Konvensi MARPOL, telah memberikan pedoman untuk mengatur aktivitas maritim dan mencegah polusi laut. Namun, masih banyak tantangan dalam penegakan dan implementasi aturan-aturan ini.

• Tantangan dalam mengatasi polusi laut melalui hukum lingkungan internasional meliputi kurangnya koordinasi antar negara, kesulitan dalam melacak dan menindak pelanggar, dan kurangnya sumber daya untuk membersihkan polusi laut.
• Peluang untuk mengatasi polusi laut melalui hukum lingkungan internasional termasuk pengembangan teknologi untuk mengurangi polusi laut, peningkatan kerja sama internasional dalam penegakan hukum, dan promosi praktik pengelolaan laut yang berkelanjutan.

Solusi Hukum untuk Menghadapi Isu-Isu Kontemporer

Untuk menghadapi isu-isu kontemporer dalam hukum lingkungan internasional, dibutuhkan solusi hukum yang inovatif dan efektif. Beberapa solusi yang dapat diterapkan meliputi:

• Peningkatan kerja sama internasional dalam penegakan hukum dan implementasi aturan-aturan lingkungan internasional.
• Pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif untuk mengatasi konflik antar negara dalam hal lingkungan.
• Promosi penggunaan instrumen ekonomi, seperti pajak karbon dan skema perdagangan emisi, untuk mendorong perilaku ramah lingkungan.
• Peningkatan kesadaran publik tentang pentingnya lingkungan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan.

Implementasi Hukum Lingkungan Internasional di Tingkat Nasional

Setelah hukum lingkungan internasional dirumuskan dan disepakati, langkah selanjutnya adalah implementasinya di tingkat nasional. Proses ini merupakan jembatan penting untuk menerjemahkan norma-norma internasional menjadi tindakan nyata yang berdampak pada lingkungan di setiap negara. Implementasi ini melibatkan berbagai aktor, mulai dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, hingga individu, dan dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti legislasi, kebijakan, dan program.

Mekanisme Implementasi Hukum Lingkungan Internasional di Tingkat Nasional

Penerapan hukum lingkungan internasional di tingkat nasional dilakukan melalui beberapa mekanisme utama:

• Legislasi: Negara-negara merumuskan undang-undang nasional yang selaras dengan ketentuan hukum lingkungan internasional. Contohnya, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) dan menerjemahkannya ke dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
• Kebijakan: Pemerintah mengeluarkan kebijakan dan peraturan yang lebih spesifik untuk mengimplementasikan hukum lingkungan internasional. Misalnya, Indonesia memiliki kebijakan tentang pengelolaan hutan, pencemaran air, dan udara yang mengacu pada konvensi internasional terkait.
• Program: Negara-negara menjalankan program-program untuk mendukung implementasi hukum lingkungan internasional. Contohnya, program reboisasi untuk mengatasi deforestasi, program pengelolaan sampah untuk mengurangi pencemaran, dan program edukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan.

Tantangan dalam Implementasi Hukum Lingkungan Internasional di Tingkat Nasional

Implementasi hukum lingkungan internasional di tingkat nasional tidak selalu berjalan mulus. Beberapa tantangan yang dihadapi meliputi:

• Kurangnya Sumber Daya: Implementasi hukum lingkungan internasional membutuhkan sumber daya yang cukup, baik finansial, SDM, maupun teknologi. Beberapa negara, terutama negara berkembang, menghadapi keterbatasan sumber daya yang menghambat upaya mereka dalam menerapkan hukum lingkungan internasional secara efektif.
• Prioritas Nasional: Hukum lingkungan internasional terkadang tidak menjadi prioritas utama dalam kebijakan nasional. Faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat mengalahkan kepentingan lingkungan, sehingga implementasi hukum lingkungan internasional terhambat.
• Koordinasi Antar Lembaga: Implementasi hukum lingkungan internasional membutuhkan koordinasi yang baik antar lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Kurangnya koordinasi dapat menyebabkan inkonsistensi dalam penerapan kebijakan dan program.
• Keterlibatan Masyarakat: Keterlibatan masyarakat dalam proses implementasi hukum lingkungan internasional sangat penting. Namun, kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dapat menjadi penghambat dalam mencapai tujuan lingkungan yang diharapkan.

Contoh Negara yang Berhasil Menerapkan Hukum Lingkungan Internasional

Meskipun ada tantangan, beberapa negara telah berhasil menerapkan hukum lingkungan internasional secara efektif. Contohnya:

• Costa Rica: Negara ini dikenal dengan komitmennya dalam konservasi keanekaragaman hayati. Costa Rica telah berhasil mengurangi deforestasi dan meningkatkan cakupan kawasan lindung. Keberhasilan ini dicapai melalui kebijakan lingkungan yang ketat, program edukasi masyarakat, dan partisipasi aktif dari masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam.
• Denmark: Negara ini telah mencapai target pengurangan emisi gas rumah kaca yang ambisius. Denmark telah menerapkan kebijakan energi terbarukan, efisiensi energi, dan pajak karbon. Selain itu, Denmark juga aktif dalam diplomasi iklim dan mendukung negara-negara berkembang dalam upaya mereka mengatasi perubahan iklim.

Perkembangan Hukum Lingkungan Internasional di Masa Depan

Perkembangan hukum lingkungan internasional terus berlanjut, didorong oleh meningkatnya kesadaran global tentang isu-isu lingkungan dan dampaknya terhadap kehidupan manusia. Melihat ke depan, hukum lingkungan internasional diperkirakan akan terus berkembang dan beradaptasi dengan tantangan baru yang muncul. Di bawah ini adalah beberapa prediksi mengenai perkembangan hukum lingkungan internasional di masa depan.

Isu-Isu Baru yang Mungkin Muncul, Sejarah perkembangan hukum lingkungan internasional

Perkembangan teknologi dan globalisasi telah membawa tantangan baru bagi lingkungan global. Isu-isu baru yang mungkin muncul di masa depan meliputi:

• Polusi Plastik: Sampah plastik merupakan masalah global yang serius, dengan dampak yang luas terhadap ekosistem laut dan kesehatan manusia. Hukum lingkungan internasional di masa depan perlu fokus pada pencemaran plastik, termasuk produksi, penggunaan, dan pembuangannya.
• Keamanan Siber dan Lingkungan: Infrastruktur kritis seperti jaringan listrik dan sistem air dapat menjadi sasaran serangan siber, yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan yang besar. Hukum lingkungan internasional perlu mempertimbangkan aspek keamanan siber dalam kerangka hukumnya.
• Bioteknologi dan Rekayasa Genetika: Perkembangan bioteknologi dan rekayasa genetika membuka peluang baru untuk mengatasi tantangan lingkungan, tetapi juga menimbulkan risiko baru. Hukum lingkungan internasional perlu mengatur penggunaan teknologi ini dengan mempertimbangkan dampak lingkungannya.
• Perubahan Iklim dan Migrasi: Perubahan iklim menyebabkan peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam, yang dapat menyebabkan migrasi massal. Hukum lingkungan internasional perlu mempertimbangkan aspek hukum dan etika terkait migrasi akibat perubahan iklim.

Peran Teknologi dan Inovasi

Teknologi dan inovasi memainkan peran penting dalam membentuk hukum lingkungan internasional di masa depan. Teknologi dapat membantu dalam pemantauan lingkungan, penegakan hukum, dan pengembangan solusi inovatif untuk masalah lingkungan.

• Pemantauan Lingkungan: Sensor dan sistem penginderaan jauh dapat digunakan untuk memantau kondisi lingkungan secara real-time, membantu dalam identifikasi dan pencegahan kerusakan lingkungan.
• Penegakan Hukum: Teknologi blockchain dapat digunakan untuk melacak dan memverifikasi perdagangan produk yang berkelanjutan, seperti kayu dan ikan, sehingga meningkatkan transparansi dan penegakan hukum.
• Solusi Inovatif: Teknologi seperti energi terbarukan dan pengolahan air dapat membantu mengurangi dampak lingkungan dan mendorong pembangunan berkelanjutan.

Hukum Lingkungan Internasional dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Hukum lingkungan internasional memiliki peran penting dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). SDGs merupakan kerangka kerja global untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang mencakup 17 tujuan yang saling berhubungan, termasuk tujuan untuk melindungi lingkungan.

• Tujuan 13: Tindakan Iklim: Hukum lingkungan internasional dapat mendukung upaya global untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengatasi perubahan iklim.
• Tujuan 14: Kehidupan di Bawah Air: Hukum lingkungan internasional dapat membantu melindungi ekosistem laut dan sumber daya perikanan dari polusi dan penangkapan ikan berlebihan.
• Tujuan 15: Kehidupan di Darat: Hukum lingkungan internasional dapat membantu melindungi keanekaragaman hayati, hutan, dan ekosistem darat lainnya dari degradasi dan kerusakan.

Ringkasan Terakhir: Sejarah Perkembangan Hukum Lingkungan Internasional

Hukum lingkungan internasional terus berkembang, mencerminkan keprihatinan global terhadap perubahan iklim, keanekaragaman hayati, dan polusi. Tantangan di masa depan terletak pada implementasi yang efektif dan pengembangan aturan baru untuk mengatasi isu lingkungan yang semakin kompleks. Melalui kerja sama antar negara dan komitmen bersama, kita dapat menciptakan masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.