Contoh soal pph badan dan jawabannya – PPh Badan, pajak yang dikenakan kepada badan usaha, menjadi kewajiban penting bagi setiap perusahaan di Indonesia. Mengerti seluk-beluk PPh Badan tidak hanya membantu perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajak, tetapi juga dalam mengoptimalkan strategi keuangan.
Artikel ini akan mengajak Anda untuk memahami lebih dalam mengenai PPh Badan melalui contoh soal dan jawabannya. Mulai dari definisi PPh Badan, objek pajak, tarif, dasar pengenaan, cara menghitung, hingga kewajiban wajib pajak badan akan diulas secara rinci dan mudah dipahami. Simak penjelasannya dan tingkatkan pemahaman Anda tentang PPh Badan!
Pengertian PPh Badan
PPh Badan merupakan pajak yang dikenakan kepada badan atau perusahaan atas penghasilan yang diperolehnya. Pajak ini menjadi kewajiban bagi setiap badan atau perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di Indonesia.
Jenis-jenis PPh Badan
PPh Badan di Indonesia dibagi menjadi beberapa jenis, yang dibedakan berdasarkan objek pajaknya. Berikut adalah beberapa jenis PPh Badan yang umum dijumpai:
- PPh Badan Pasal 17: PPh yang dikenakan atas penghasilan neto dari usaha atau pekerjaan bebas. Ini merupakan jenis PPh Badan yang paling umum dikenakan pada perusahaan.
- PPh Badan Pasal 23: PPh yang dikenakan atas penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam bentuk tertentu, seperti bunga, dividen, dan royalti.
- PPh Badan Pasal 25: PPh yang dibayar secara berkala selama tahun pajak. PPh Pasal 25 berfungsi untuk mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya dan menghindari tunggakan pajak.
- PPh Badan Pasal 29: PPh yang dikenakan atas penghasilan neto dari usaha atau pekerjaan bebas yang diperoleh dari luar negeri.
Contoh PPh Badan
Bayangkan sebuah perusahaan bernama PT. Maju Bersama yang bergerak di bidang penjualan pakaian. Selama satu tahun, PT. Maju Bersama memperoleh penghasilan Rp1.000.000.000 dan mengeluarkan biaya Rp500.000.000 untuk operasional. Penghasilan neto PT. Maju Bersama adalah Rp500.000.000. Berdasarkan aturan PPh Badan Pasal 17, PT. Maju Bersama wajib membayar PPh Badan sebesar 25% dari penghasilan netonya, yaitu Rp125.000.000.
Objek Pajak PPh Badan: Contoh Soal Pph Badan Dan Jawabannya
Objek pajak PPh Badan adalah segala sesuatu yang dikenai pajak penghasilan badan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh). Objek pajak ini merupakan dasar perhitungan pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh badan.
Objek pajak PPh Badan berbeda dengan objek pajak PPh Orang Pribadi. PPh Badan dikenakan atas penghasilan badan, sedangkan PPh Orang Pribadi dikenakan atas penghasilan pribadi. Perbedaan mendasar ini terletak pada subjek pajaknya, yaitu badan dan orang pribadi.
Daftar Objek Pajak PPh Badan
Berikut ini daftar objek pajak PPh Badan berdasarkan UU PPh, diurutkan berdasarkan jenis penghasilan:
- Penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas: Keuntungan yang diperoleh badan dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang dilakukannya. Misalnya, keuntungan yang diperoleh dari penjualan barang, jasa, atau hasil produksi.
- Penghasilan dari sewa: Keuntungan yang diperoleh badan dari penyewaan aset, seperti tanah, bangunan, atau peralatan. Misalnya, keuntungan yang diperoleh dari penyewaan gedung perkantoran atau toko.
- Penghasilan dari bunga: Keuntungan yang diperoleh badan dari pemberian pinjaman atau investasi yang menghasilkan bunga. Misalnya, keuntungan yang diperoleh dari deposito atau obligasi.
- Penghasilan dari dividen: Keuntungan yang diperoleh badan dari kepemilikan saham di perusahaan lain. Misalnya, keuntungan yang diperoleh dari dividen yang dibagikan oleh perusahaan yang sahamnya dimiliki badan.
- Penghasilan dari royalti: Keuntungan yang diperoleh badan dari penggunaan hak kekayaan intelektual, seperti paten, merek dagang, atau hak cipta. Misalnya, keuntungan yang diperoleh dari lisensi penggunaan teknologi atau desain.
- Penghasilan lainnya: Penghasilan yang diperoleh badan dari sumber lain yang tidak termasuk dalam kategori di atas. Misalnya, keuntungan yang diperoleh dari penjualan aset tetap atau keuntungan yang diperoleh dari kegiatan amal.
Contoh Objek Pajak PPh Badan
Berikut beberapa contoh objek pajak PPh Badan yang umum dijumpai:
- Keuntungan dari penjualan barang atau jasa.
- Pendapatan dari sewa tanah atau bangunan.
- Bunga yang diperoleh dari deposito atau obligasi.
- Dividen yang diterima dari perusahaan lain.
- Royalti yang diterima dari penggunaan hak paten atau merek dagang.
Tarif PPh Badan
Tarif PPh Badan merupakan persentase yang dikenakan terhadap penghasilan kena pajak (PKP) badan dalam suatu tahun pajak. Tarif ini diatur dalam UU PPh dan dapat bervariasi tergantung pada jenis badan dan besarnya PKP. Berikut penjelasan mengenai skema tarif PPh Badan dan contoh perhitungannya.
Skema Tarif PPh Badan
Skema tarif PPh Badan di Indonesia menganut sistem progresif. Artinya, semakin tinggi PKP, semakin tinggi pula tarif PPh Badan yang dikenakan. Hal ini bertujuan untuk mencapai keadilan dalam pemungutan pajak, dimana badan dengan penghasilan yang lebih tinggi dibebani pajak yang lebih besar.
Tarif PPh Badan Berdasarkan Penghasilan Kena Pajak
| Penghasilan Kena Pajak (PKP) | Tarif PPh Badan (%) |
|---|---|
| Rp 0 – Rp 50.000.000.000 | 17 |
| Rp 50.000.000.001 – Rp 100.000.000.000 | 22 |
| Rp 100.000.000.001 – Rp 250.000.000.000 | 25 |
| Rp 250.000.000.001 – Rp 500.000.000.000 | 29 |
| Rp 500.000.000.001 – Rp 1.000.000.000.000 | 30 |
| Lebih dari Rp 1.000.000.000.000 | 35 |
Contoh Perhitungan PPh Badan dengan Tarif Progresif
Misalkan sebuah perusahaan memiliki PKP sebesar Rp 150.000.000.000. Berdasarkan tabel di atas, PKP tersebut berada di rentang Rp 100.000.000.001 – Rp 250.000.000.000, dengan tarif PPh Badan 25%.
Perhitungan PPh Badan:
PPh Badan = PKP x Tarif PPh Badan
PPh Badan = Rp 150.000.000.000 x 25%
PPh Badan = Rp 37.500.000.000
Jadi, PPh Badan yang harus dibayar perusahaan tersebut adalah Rp 37.500.000.000.
Dasar Pengenaan PPh Badan
Dasar pengenaan PPh Badan merupakan nilai yang menjadi objek perhitungan pajak penghasilan badan. Sederhananya, ini adalah jumlah penghasilan yang dikenakan pajak bagi perusahaan. Memahami dasar pengenaan PPh Badan penting untuk menentukan kewajiban pajak perusahaan dan memastikan perhitungan pajak yang akurat.
Komponen Dasar Pengenaan PPh Badan
Dasar pengenaan PPh Badan terdiri dari beberapa komponen yang merupakan penghasilan yang diperoleh perusahaan selama periode pajak. Komponen-komponen tersebut umumnya meliputi:
- Penghasilan usaha, yaitu penghasilan yang diperoleh perusahaan dari kegiatan usahanya, baik berupa penjualan barang, jasa, atau hasil produksi.
- Penghasilan lainnya, yaitu penghasilan yang diperoleh perusahaan selain dari kegiatan usahanya, seperti bunga, dividen, sewa, royalti, dan lain sebagainya.
- Keuntungan penjualan aset tetap, yaitu keuntungan yang diperoleh perusahaan dari penjualan aset tetapnya, seperti tanah, bangunan, mesin, dan peralatan.
- Penghasilan lain yang dipersamakan dengan penghasilan, yaitu penghasilan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dianggap sebagai penghasilan, seperti selisih positif penilaian kembali aset tetap.
Contoh Perhitungan Dasar Pengenaan PPh Badan
Berikut adalah contoh perhitungan dasar pengenaan PPh Badan untuk sebuah perusahaan:
| Komponen Penghasilan | Jumlah (Rp) |
|---|---|
| Penghasilan Usaha | 1.000.000.000 |
| Penghasilan Lainnya (Bunga) | 50.000.000 |
| Keuntungan Penjualan Aset Tetap | 100.000.000 |
| Total Dasar Pengenaan PPh Badan | 1.150.000.000 |
Berdasarkan contoh di atas, dasar pengenaan PPh Badan perusahaan tersebut adalah Rp1.150.000.000. Atas dasar pengenaan ini, perusahaan akan dihitung PPh Badan sesuai dengan tarif yang berlaku.
Penghasilan Kena Pajak (PKP) PPh Badan
Penghasilan Kena Pajak (PKP) PPh Badan merupakan dasar pengenaan pajak penghasilan bagi badan atau perusahaan. PKP dihitung berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan biaya, beban, dan pengurangan lainnya yang diizinkan.
Pengertian PKP PPh Badan
PKP PPh Badan adalah penghasilan yang diperoleh badan atau perusahaan dalam satu tahun pajak yang dikenakan pajak penghasilan. PKP merupakan dasar pengenaan pajak penghasilan badan, yang diperoleh setelah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya, beban, dan pengurangan lainnya yang diizinkan.
Komponen Penghasilan Bruto dan Penghasilan Neto, Contoh soal pph badan dan jawabannya
Penghasilan bruto dan penghasilan neto merupakan komponen penting dalam menghitung PKP PPh Badan. Berikut rinciannya:
- Penghasilan Bruto: Penghasilan bruto merupakan total penerimaan badan atau perusahaan sebelum dikurangi biaya, beban, dan pengurangan lainnya. Komponen yang termasuk dalam penghasilan bruto antara lain:
- Penjualan barang atau jasa
- Pendapatan sewa
- Pendapatan bunga
- Pendapatan dividen
- Pendapatan lainnya yang diperoleh badan atau perusahaan
- Penghasilan Neto: Penghasilan neto merupakan penghasilan bruto dikurangi dengan biaya, beban, dan pengurangan lainnya yang diizinkan. Komponen yang termasuk dalam biaya, beban, dan pengurangan lainnya antara lain:
- Biaya produksi
- Biaya pemasaran
- Biaya administrasi dan umum
- Beban penyusutan
- Beban cicilan
- Beban bunga
- Beban kerugian
- Pengurangan lainnya yang diizinkan berdasarkan peraturan perpajakan
Pengurangan dan Potongan dalam Menghitung PKP PPh Badan
Berikut tabel yang merinci pengurangan dan potongan dalam menghitung PKP PPh Badan:
| No | Jenis Pengurangan/Potongan | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Biaya | Biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan atau memperoleh penghasilan, seperti biaya produksi, biaya pemasaran, biaya administrasi dan umum, dan lain-lain. |
| 2 | Beban | Beban yang dibebankan pada badan atau perusahaan, seperti beban penyusutan, beban cicilan, beban bunga, beban kerugian, dan lain-lain. |
| 3 | Pengurangan Lainnya | Pengurangan yang diizinkan berdasarkan peraturan perpajakan, seperti biaya penelitian dan pengembangan, biaya pendidikan dan pelatihan, dan lain-lain. |
| 4 | Potongan Pajak | Potongan pajak yang diizinkan berdasarkan peraturan perpajakan, seperti potongan pajak penghasilan karyawan, potongan pajak penghasilan bunga, dan lain-lain. |
Cara Menghitung PPh Badan
PPh Badan merupakan pajak yang dikenakan kepada badan atau perusahaan atas penghasilan yang diperolehnya. Perhitungan PPh Badan dilakukan berdasarkan aturan yang tercantum dalam UU PPh.
Langkah-Langkah Menghitung PPh Badan
Perhitungan PPh Badan dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu:
- Menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP)
- Menghitung PPh Badan yang Terutang
- Menghitung PPh Badan yang Dibayar di Sumber
Menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP)
PKP merupakan penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya yang diizinkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berikut rumus PKP:
PKP = Penghasilan Bruto – Biaya-biaya yang Diizinkan
Contoh:
| Keterangan | Jumlah (Rp) |
|---|---|
| Penghasilan Bruto | 100.000.000 |
| Biaya-biaya yang Diizinkan | 60.000.000 |
| Penghasilan Kena Pajak (PKP) | 40.000.000 |
Menghitung PPh Badan yang Terutang
PPh Badan yang terutang dihitung berdasarkan tarif PPh Badan yang berlaku. Tarif PPh Badan di Indonesia adalah 22% dari PKP. Berikut rumus PPh Badan yang terutang:
PPh Badan Terutang = Tarif PPh Badan x PKP
Contoh:
| Keterangan | Jumlah (Rp) |
|---|---|
| Penghasilan Kena Pajak (PKP) | 40.000.000 |
| Tarif PPh Badan | 22% |
| PPh Badan Terutang | 8.800.000 |
Menghitung PPh Badan yang Dibayar di Sumber
PPh Badan yang dipotong di sumber (PPh Pasal 23) merupakan pajak yang dipotong oleh pemberi penghasilan atas penghasilan yang diterima oleh badan.
- PPh Pasal 23 dipotong berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Tarif PPh Pasal 23 bervariasi tergantung jenis penghasilan yang diterima.
- PPh Pasal 23 yang dipotong di sumber dapat dikurangkan dari PPh Badan yang terutang.
Contoh:
| Keterangan | Jumlah (Rp) |
|---|---|
| PPh Badan Terutang | 8.800.000 |
| PPh Pasal 23 yang Dibayar di Sumber | 2.000.000 |
| PPh Badan yang Harus Dibayar | 6.800.000 |
Kesimpulan
PPh Badan merupakan pajak yang penting bagi badan atau perusahaan. Perhitungan PPh Badan yang tepat dapat membantu badan dalam memenuhi kewajiban pajaknya dan menghindari sanksi.
Kewajiban Wajib Pajak Badan
Wajib pajak badan, yang meliputi perusahaan, yayasan, dan organisasi lain yang memiliki badan hukum, memiliki sejumlah kewajiban terkait PPh Badan. Kewajiban ini meliputi pelaporan dan pembayaran pajak tepat waktu, serta mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku.
Kewajiban Wajib Pajak Badan dalam PPh Badan
Wajib pajak badan memiliki kewajiban untuk:
- Menghitung dan membayar PPh Badan atas penghasilan yang diperoleh selama periode pajak.
- Menyusun dan menyimpan bukti-bukti transaksi yang berkaitan dengan penghasilan dan biaya yang digunakan dalam perhitungan PPh Badan.
- Melaporkan PPh Badan yang terutang melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.
- Membayar PPh Badan yang terutang melalui bank yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- Mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, termasuk ketentuan mengenai penangguhan, pengurangan, atau pembebasan PPh Badan.
Cara Melaporkan dan Membayar PPh Badan
Wajib pajak badan dapat melaporkan dan membayar PPh Badan melalui beberapa cara:
- Secara Online: Melalui website resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan menggunakan e-Filing.
- Secara Offline: Dengan mengisi dan menyerahkan SPT Tahunan PPh Badan secara manual ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang berwenang.
Pembayaran PPh Badan dapat dilakukan melalui bank yang ditunjuk oleh DJP, baik secara langsung maupun melalui transfer.
Contoh Sanksi Pelanggaran PPh Badan
Jika terjadi pelanggaran dalam pembayaran PPh Badan, wajib pajak badan dapat dikenai sanksi berupa:
- Denda: Denda yang dijatuhkan dapat berupa persentase tertentu dari pajak terutang atau jumlah tertentu, tergantung jenis pelanggaran.
- Sita: Barang milik wajib pajak badan dapat disita sebagai jaminan pembayaran pajak terutang.
- Pidana: Pelanggaran yang bersifat berat dapat dikenai sanksi pidana berupa kurungan penjara dan denda.
Sebagai ilustrasi, jika wajib pajak badan terlambat melaporkan SPT Tahunan PPh Badan, maka dapat dikenai denda sebesar 2% dari pajak terutang per bulan atau bagian bulan terlambat. Selain denda, wajib pajak badan juga dapat dikenai sanksi berupa bunga atas keterlambatan pembayaran pajak.
Contoh Soal PPh Badan
Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh badan dalam satu tahun pajak. PPh Badan dihitung berdasarkan tarif progresif, yang artinya semakin tinggi penghasilan, semakin tinggi pula tarif pajaknya. Dalam artikel ini, kita akan membahas beberapa contoh soal PPh Badan dengan tingkat kesulitan yang berbeda, disertai dengan jawaban lengkap dan ilustrasi singkat untuk membantu memahami konsepnya.
Contoh Soal PPh Badan dan Jawabannya
Berikut ini adalah 5 contoh soal PPh Badan yang bisa kamu pelajari:
-
Soal 1: PT. Maju Jaya memperoleh penghasilan bruto sebesar Rp1.000.000.000,- pada tahun 2023. PT. Maju Jaya memiliki biaya operasional sebesar Rp600.000.000,- dan biaya depresiasi sebesar Rp100.000.000,-. Hitunglah PPh Badan yang terutang oleh PT. Maju Jaya!
Jawaban:
1. Hitung Penghasilan Neto: Penghasilan Bruto – Biaya Operasional – Biaya Depresiasi = Rp1.000.000.000 – Rp600.000.000 – Rp100.000.000 = Rp300.000.000
2. Hitung PPh Badan: Penghasilan Neto x Tarif PPh Badan = Rp300.000.000 x 25% = Rp75.000.000
Contoh soal PPh Badan dan jawabannya memang penting untuk dipahami, terutama bagi kamu yang bergerak di bidang bisnis. Nah, dalam memahami soal-soal PPh Badan, kamu mungkin juga butuh latihan mengolah data statistik. Untuk itu, contoh soal ogive bisa menjadi latihan yang menarik.
Dengan memahami cara membuat dan menginterpretasi ogive, kamu bisa lebih mudah menganalisis data keuangan dan memahami bagaimana perhitungan PPh Badan dilakukan.
Jadi, PPh Badan yang terutang oleh PT. Maju Jaya adalah Rp75.000.000,-
Ilustrasi: PT. Maju Jaya adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan. Perusahaan ini memiliki pendapatan dari penjualan barang dagangan. Setelah dikurangi biaya operasional dan biaya depresiasi, perusahaan memperoleh penghasilan neto. Berdasarkan penghasilan neto tersebut, PT. Maju Jaya wajib membayar PPh Badan sesuai dengan tarif yang berlaku.
-
Soal 2: PT. Sejahtera memperoleh penghasilan bruto sebesar Rp2.000.000.000,- pada tahun 2023. PT. Sejahtera memiliki biaya operasional sebesar Rp1.200.000.000,- dan biaya depresiasi sebesar Rp200.000.000,-. PT. Sejahtera juga memiliki penghasilan di luar negeri sebesar Rp500.000.000,- yang sudah dikenakan pajak di negara asal sebesar 10%. Hitunglah PPh Badan yang terutang oleh PT. Sejahtera!
Jawaban:
1. Hitung Penghasilan Neto: Penghasilan Bruto – Biaya Operasional – Biaya Depresiasi = Rp2.000.000.000 – Rp1.200.000.000 – Rp200.000.000 = Rp600.000.000
2. Hitung Pajak Asing yang Dikreditkan: Penghasilan di Luar Negeri x Tarif Pajak Asing = Rp500.000.000 x 10% = Rp50.000.000
3. Hitung PPh Badan: (Penghasilan Neto + Penghasilan di Luar Negeri) x Tarif PPh Badan – Pajak Asing yang Dikreditkan = (Rp600.000.000 + Rp500.000.000) x 25% – Rp50.000.000 = Rp162.500.000
Jadi, PPh Badan yang terutang oleh PT. Sejahtera adalah Rp162.500.000,-
Ilustrasi: PT. Sejahtera adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Perusahaan ini memiliki pendapatan dari jasa yang diberikan kepada klien. Selain itu, PT. Sejahtera juga memiliki pendapatan dari investasi di luar negeri. Karena penghasilan di luar negeri sudah dikenakan pajak di negara asal, maka PT. Sejahtera dapat mengkreditkan pajak asing yang telah dibayarkan.
-
Soal 3: PT. Sukses memiliki penghasilan bruto sebesar Rp500.000.000,- pada tahun 2023. PT. Sukses memiliki biaya operasional sebesar Rp300.000.000,- dan biaya depresiasi sebesar Rp50.000.000,-. PT. Sukses juga memiliki kerugian tahun lalu sebesar Rp100.000.000,-. Hitunglah PPh Badan yang terutang oleh PT. Sukses!
Jawaban:
1. Hitung Penghasilan Neto: Penghasilan Bruto – Biaya Operasional – Biaya Depresiasi = Rp500.000.000 – Rp300.000.000 – Rp50.000.000 = Rp150.000.000
2. Hitung Penghasilan Kena Pajak: Penghasilan Neto – Kerugian Tahun Lalu = Rp150.000.000 – Rp100.000.000 = Rp50.000.000
3. Hitung PPh Badan: Penghasilan Kena Pajak x Tarif PPh Badan = Rp50.000.000 x 25% = Rp12.500.000
Jadi, PPh Badan yang terutang oleh PT. Sukses adalah Rp12.500.000,-
Ilustrasi: PT. Sukses adalah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur. Perusahaan ini memiliki pendapatan dari penjualan produk yang dihasilkan. Pada tahun sebelumnya, PT. Sukses mengalami kerugian. Kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan penghasilan pada tahun berjalan. Hal ini berarti, PT. Sukses hanya dikenakan PPh Badan atas penghasilan yang melebihi kerugian tahun lalu.
-
Soal 4: PT. Harapan memiliki penghasilan bruto sebesar Rp1.500.000.000,- pada tahun 2023. PT. Harapan memiliki biaya operasional sebesar Rp900.000.000,- dan biaya depresiasi sebesar Rp150.000.000,-. PT. Harapan juga memiliki penghasilan kena pajak yang telah dipotong PPh Pasal 23 sebesar Rp200.000.000,-. Hitunglah PPh Badan yang terutang oleh PT. Harapan!
Jawaban:
1. Hitung Penghasilan Neto: Penghasilan Bruto – Biaya Operasional – Biaya Depresiasi = Rp1.500.000.000 – Rp900.000.000 – Rp150.000.000 = Rp450.000.000
2. Hitung PPh Badan: Penghasilan Neto x Tarif PPh Badan = Rp450.000.000 x 25% = Rp112.500.000
3. Hitung PPh Badan yang Terutang: PPh Badan – PPh Pasal 23 yang Dikreditkan = Rp112.500.000 – Rp200.000.000 = – Rp87.500.000
Jadi, PT. Harapan memiliki kelebihan pembayaran PPh Badan sebesar Rp87.500.000,-
Ilustrasi: PT. Harapan adalah perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi. Perusahaan ini memiliki pendapatan dari proyek pembangunan. Dalam menjalankan usahanya, PT. Harapan melakukan pembayaran kepada pihak ketiga yang dipotong PPh Pasal 23. PPh Pasal 23 yang telah dibayarkan dapat dikreditkan terhadap PPh Badan yang terutang. Jika PPh Pasal 23 yang dibayarkan lebih besar daripada PPh Badan yang terutang, maka perusahaan akan mendapatkan kelebihan pembayaran PPh Badan.
-
Soal 5: PT. Cerdas memiliki penghasilan bruto sebesar Rp750.000.000,- pada tahun 2023. PT. Cerdas memiliki biaya operasional sebesar Rp450.000.000,- dan biaya depresiasi sebesar Rp75.000.000,-. PT. Cerdas juga memiliki penghasilan kena pajak yang telah dipotong PPh Pasal 21 sebesar Rp50.000.000,-. Hitunglah PPh Badan yang terutang oleh PT. Cerdas!
Jawaban:
1. Hitung Penghasilan Neto: Penghasilan Bruto – Biaya Operasional – Biaya Depresiasi = Rp750.000.000 – Rp450.000.000 – Rp75.000.000 = Rp225.000.000
2. Hitung PPh Badan: Penghasilan Neto x Tarif PPh Badan = Rp225.000.000 x 25% = Rp56.250.000
3. Hitung PPh Badan yang Terutang: PPh Badan – PPh Pasal 21 yang Dikreditkan = Rp56.250.000 – Rp50.000.000 = Rp6.250.000
Jadi, PPh Badan yang terutang oleh PT. Cerdas adalah Rp6.250.000,-
Ilustrasi: PT. Cerdas adalah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi. Perusahaan ini memiliki pendapatan dari penjualan produk dan jasa teknologi. Dalam menjalankan usahanya, PT. Cerdas mempekerjakan karyawan yang dikenakan PPh Pasal 21. PPh Pasal 21 yang telah dibayarkan dapat dikreditkan terhadap PPh Badan yang terutang.
Contoh Kasus PPh Badan
Untuk memahami penerapan PPh Badan secara lebih konkret, mari kita bahas contoh kasus berikut. Kasus ini melibatkan berbagai skenario dan permasalahan yang sering dihadapi oleh perusahaan dalam menghitung dan membayar PPh Badan.
Perusahaan Manufaktur “Maju Bersama”
PT. Maju Bersama merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi sepatu. Perusahaan ini memiliki beberapa cabang di berbagai kota di Indonesia. Sepanjang tahun 2023, PT. Maju Bersama mengalami beberapa kejadian yang berdampak pada perhitungan PPh Badan, seperti:
- Penjualan sepatu senilai Rp. 10.000.000.000
- Pembelian bahan baku sepatu senilai Rp. 4.000.000.000
- Gaji karyawan Rp. 2.000.000.000
- Biaya sewa pabrik Rp. 500.000.000
- Biaya promosi Rp. 300.000.000
- Donasi untuk yayasan pendidikan Rp. 100.000.000
- Penerimaan dividen dari perusahaan lain Rp. 200.000.000
- Penjualan aset tetap berupa mesin produksi dengan nilai Rp. 500.000.000 (harga perolehan Rp. 1.000.000.000)
Penghitungan PPh Badan
Untuk menghitung PPh Badan PT. Maju Bersama, kita perlu mengikuti langkah-langkah berikut:
- Menghitung Penghasilan Bruto: Penghasilan bruto adalah total pendapatan yang diterima PT. Maju Bersama dari penjualan sepatu dan dividen, yaitu Rp. 10.000.000.000 + Rp. 200.000.000 = Rp. 10.200.000.000.
- Menghitung Beban: Beban adalah pengeluaran yang dikeluarkan PT. Maju Bersama dalam menjalankan usahanya, meliputi biaya bahan baku, gaji karyawan, biaya sewa pabrik, biaya promosi, dan biaya depresiasi mesin produksi. Biaya depresiasi mesin produksi dihitung dengan selisih antara harga perolehan dan nilai penjualan, yaitu Rp. 1.000.000.000 – Rp. 500.000.000 = Rp. 500.000.000. Total beban adalah Rp. 4.000.000.000 + Rp. 2.000.000.000 + Rp. 500.000.000 + Rp. 300.000.000 + Rp. 500.000.000 = Rp. 7.300.000.000.
- Menghitung Penghasilan Neto: Penghasilan neto adalah selisih antara penghasilan bruto dan beban, yaitu Rp. 10.200.000.000 – Rp. 7.300.000.000 = Rp. 2.900.000.000.
- Menghitung PPh Badan: PPh Badan dihitung dengan mengalikan penghasilan neto dengan tarif PPh Badan yang berlaku. Asumsikan tarif PPh Badan untuk PT. Maju Bersama adalah 25%. Maka, PPh Badan yang harus dibayar adalah Rp. 2.900.000.000 x 25% = Rp. 725.000.000.
Pengaruh Donasi dan Penjualan Aset Tetap
Donasi untuk yayasan pendidikan merupakan pengeluaran yang dapat dikurangkan dari penghasilan neto. Dengan demikian, PPh Badan yang harus dibayar akan berkurang.
Penjualan aset tetap berupa mesin produksi juga memengaruhi perhitungan PPh Badan. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap akan dimasukkan ke dalam penghasilan neto. Dalam kasus ini, PT. Maju Bersama mengalami kerugian dari penjualan aset tetap sebesar Rp. 500.000.000. Kerugian ini akan mengurangi penghasilan neto, sehingga PPh Badan yang harus dibayar juga akan berkurang.
Solusi untuk Mengatasi Permasalahan PPh Badan
Berdasarkan kasus PT. Maju Bersama, berikut beberapa solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan PPh Badan:
- Memanfaatkan Insentif Pajak: PT. Maju Bersama dapat memanfaatkan berbagai insentif pajak yang tersedia, seperti pengurangan PPh Badan untuk perusahaan yang melakukan kegiatan tertentu, seperti ekspor, investasi di daerah tertinggal, dan penelitian dan pengembangan. Dengan memanfaatkan insentif pajak, PT. Maju Bersama dapat mengurangi beban pajaknya.
- Menghitung PPh Badan Secara Tepat: PT. Maju Bersama perlu memastikan bahwa perhitungan PPh Badan dilakukan secara tepat dan akurat. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan sistem akuntansi yang baik dan benar, serta berkonsultasi dengan konsultan pajak yang berpengalaman.
- Mencatat Semua Transaksi dengan Benar: Mencatat semua transaksi dengan benar dan lengkap sangat penting untuk memastikan perhitungan PPh Badan yang akurat. PT. Maju Bersama perlu mencatat semua transaksi yang berkaitan dengan pendapatan, beban, dan aset, baik yang bersifat tunai maupun kredit.
- Melakukan Pemeriksaan Pajak Secara Berkala: PT. Maju Bersama perlu melakukan pemeriksaan pajak secara berkala untuk memastikan bahwa semua kewajiban pajak telah dipenuhi dengan benar. Pemeriksaan pajak dapat dilakukan secara internal oleh tim akuntansi atau secara eksternal oleh konsultan pajak.
Penjelasan Tambahan
PPh Badan merupakan pajak yang penting dipahami oleh setiap wajib pajak badan, terutama bagi mereka yang menjalankan usaha atau memiliki kegiatan bisnis. Pemahaman yang baik tentang PPh Badan akan membantu Anda dalam meminimalkan kewajiban pajak dan memastikan kelancaran operasional bisnis Anda.
Perbedaan PPh Badan dengan Jenis Pajak Lainnya
PPh Badan memiliki perbedaan mendasar dengan jenis pajak lainnya seperti PPh Orang Pribadi dan PPN. Berikut adalah beberapa perbedaannya:
- Subjek Pajak: PPh Badan dikenakan kepada badan hukum, seperti perseroan terbatas (PT), yayasan, dan koperasi, sedangkan PPh Orang Pribadi dikenakan kepada individu. PPN dikenakan kepada penjual barang atau jasa yang melakukan kegiatan usaha.
- Objek Pajak: PPh Badan dikenakan atas penghasilan yang diperoleh badan hukum, sedangkan PPh Orang Pribadi dikenakan atas penghasilan yang diperoleh individu. PPN dikenakan atas nilai tambah barang atau jasa yang diperjualbelikan.
- Tarif Pajak: Tarif PPh Badan umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan tarif PPh Orang Pribadi. Tarif PPN umumnya lebih rendah dibandingkan dengan tarif PPh Badan.
- Metode Perhitungan: PPh Badan dihitung berdasarkan penghasilan neto, sedangkan PPh Orang Pribadi dihitung berdasarkan penghasilan bruto. PPN dihitung berdasarkan nilai tambah barang atau jasa.
Sumber Referensi PPh Badan
Untuk mempelajari lebih lanjut tentang PPh Badan, Anda dapat mengakses beberapa sumber referensi terpercaya, seperti:
- Website Direktorat Jenderal Pajak (DJP): Website DJP menyediakan berbagai informasi tentang PPh Badan, mulai dari peraturan perundang-undangan, pedoman, hingga contoh kasus. Anda dapat menemukan informasi ini di website resmi DJP, [https://www.pajak.go.id/](https://www.pajak.go.id/)
- Buku Panduan Pajak: Terdapat berbagai buku panduan pajak yang membahas tentang PPh Badan secara detail, seperti buku “Pajak Penghasilan” yang diterbitkan oleh DJP.
- Konsultan Pajak: Anda dapat berkonsultasi dengan konsultan pajak yang berpengalaman untuk mendapatkan penjelasan dan panduan yang lebih spesifik mengenai PPh Badan.
Ringkasan Akhir
Dengan memahami contoh soal PPh Badan dan jawabannya, diharapkan Anda dapat lebih memahami alur perhitungan PPh Badan yang berlaku di Indonesia. Jangan ragu untuk mempelajari lebih lanjut tentang PPh Badan dan berkonsultasi dengan ahli pajak jika diperlukan.
