Contoh soal perhitungan pph 21 – Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana cara menghitung PPh 21 yang harus Anda bayar? PPh 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan pada setiap orang pribadi atau badan yang menerima penghasilan, baik dari pekerjaan, usaha, maupun investasi. Mengerti cara menghitung PPh 21 sangat penting, agar Anda dapat mengelola keuangan dengan bijak dan memenuhi kewajiban pajak Anda dengan tepat.
Dalam artikel ini, kita akan membahas contoh soal perhitungan PPh 21 untuk berbagai kondisi, seperti karyawan dengan penghasilan di atas dan di bawah PTKP, serta karyawan dengan penghasilan yang dikecualikan dari PPh 21. Dengan memahami contoh soal ini, Anda akan lebih mudah menghitung PPh 21 Anda sendiri dan memastikan bahwa Anda membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pengertian PPh 21
PPh 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam bentuk apapun, baik berupa uang maupun bukan uang, yang berasal dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan usaha di Indonesia.
Jenis-Jenis PPh 21
PPh 21 terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu:
- PPh 21 Pasal 4(2): Dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi dalam negeri, orang pribadi luar negeri yang melakukan pekerjaan di Indonesia, dan badan yang melakukan pekerjaan di Indonesia, yang bukan merupakan penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21.
- PPh 21 Pasal 23: Dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh orang pribadi dalam negeri, orang pribadi luar negeri yang melakukan pekerjaan di Indonesia, dan badan yang melakukan pekerjaan di Indonesia, yang merupakan penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21.
- PPh 21 Final: Dikenakan atas penghasilan tertentu yang bersifat final, seperti bunga, deviden, dan hadiah.
Dasar Hukum PPh 21
Dasar hukum PPh 21 tertuang dalam:
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh) beserta perubahannya.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 154/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Pemotongan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Tata Cara Pemotongan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 26.
Objek Pajak PPh 21
PPh 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP) dalam bentuk apapun, baik berupa uang maupun bukan uang, dari sumber di Indonesia atau di luar Indonesia yang diterima atau diperoleh di Indonesia.
Pengertian Objek Pajak PPh 21
Objek pajak PPh 21 adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh WP dalam bentuk apapun, baik berupa uang maupun bukan uang, dari sumber di Indonesia atau di luar Indonesia yang diterima atau diperoleh di Indonesia. Penghasilan tersebut dapat berupa gaji, bonus, tunjangan, honorarium, dan bentuk lainnya.
Contoh soal perhitungan PPh 21 memang seringkali jadi momok bagi sebagian orang, terutama yang baru pertama kali menjumpainya. Namun, jangan khawatir! Ada banyak sumber belajar yang bisa kamu akses, termasuk contoh soal ujian masuk D4 Kebidanan yang bisa kamu temukan di situs ini.
Meskipun topiknya berbeda, soal-soal tersebut dapat melatih kemampuanmu dalam menyelesaikan soal-soal numerik, yang juga berguna untuk memahami contoh soal perhitungan PPh 21.
Contoh Objek Pajak PPh 21
- Gaji pokok
- Tunjangan
- Bonus
- Honorarium
- Komisi
- Uang lembur
- Penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas
- Penghasilan dari investasi
Contoh Kasus Objek Pajak PPh 21
Contoh kasus objek pajak PPh 21 adalah seorang karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan di Indonesia dan menerima gaji pokok, tunjangan, dan bonus. Penghasilan tersebut merupakan objek pajak PPh 21 yang harus dipotong oleh perusahaan dan disetorkan ke kas negara.
Tarif PPh 21
Tarif PPh 21 merupakan persentase yang diterapkan pada penghasilan kena pajak (PKP) untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi. Tarif ini ditentukan berdasarkan besarnya penghasilan kena pajak dan diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Tarif PPh 21 Berdasarkan Penghasilan
Tarif PPh 21 dibedakan berdasarkan penghasilan kena pajak. Berikut tabel yang menunjukkan tarif PPh 21 berdasarkan penghasilan:
| Penghasilan Kena Pajak (PKP) | Tarif PPh 21 |
|---|---|
| Rp0 – Rp50.000.000 | 5% |
| Rp50.000.001 – Rp250.000.000 | 15% |
| > Rp250.000.000 | 25% |
Cara Menghitung PPh 21 Berdasarkan Tarif
Untuk menghitung PPh 21, Anda perlu menentukan tarif PPh 21 yang berlaku berdasarkan penghasilan kena pajak Anda. Setelah itu, Anda dapat menghitung PPh 21 dengan rumus berikut:
PPh 21 = Penghasilan Kena Pajak x Tarif PPh 21
Contoh:
Misalkan Anda memiliki penghasilan kena pajak sebesar Rp100.000.000. Berdasarkan tabel tarif PPh 21 di atas, tarif yang berlaku adalah 15%. Maka, PPh 21 yang harus Anda bayarkan adalah:
PPh 21 = Rp100.000.000 x 15% = Rp15.000.000
Jadi, Anda harus membayar PPh 21 sebesar Rp15.000.000.
Penghasilan yang Dikecualikan dari PPh 21
Dalam sistem perpajakan, terdapat beberapa jenis penghasilan yang dikecualikan dari kewajiban membayar PPh 21. Hal ini bertujuan untuk meringankan beban pajak bagi penerima penghasilan tertentu dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor-sektor prioritas.
Penghasilan yang Dikecualikan dari PPh 21
Penghasilan yang dikecualikan dari PPh 21 umumnya diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait. Penghasilan ini biasanya memiliki karakteristik khusus yang membuatnya tidak dikenakan PPh 21.
Contoh Penghasilan yang Dikecualikan dari PPh 21
- Penghasilan dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM): Pemerintah memberikan keringanan pajak bagi UMKM untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Penghasilan dari UMKM yang memenuhi syarat tertentu dapat dikecualikan dari PPh 21. Sebagai contoh, penghasilan dari UMKM yang memiliki omzet di bawah batas tertentu dapat dikecualikan dari PPh 21.
- Penghasilan dari usaha pertanian, perikanan, dan peternakan: Sektor pertanian, perikanan, dan peternakan dianggap sebagai sektor penting dalam perekonomian. Penghasilan dari usaha di sektor ini, yang memenuhi persyaratan tertentu, dapat dikecualikan dari PPh 21. Contohnya, penghasilan dari petani yang menjual hasil panen langsung ke konsumen dapat dikecualikan dari PPh 21.
- Penghasilan dari usaha pendidikan, kesehatan, dan sosial: Lembaga pendidikan, kesehatan, dan sosial yang menjalankan kegiatannya tanpa tujuan mencari keuntungan dapat dikecualikan dari PPh 21. Contohnya, penghasilan dari yayasan pendidikan atau rumah sakit dapat dikecualikan dari PPh 21.
- Penghasilan dari usaha keagamaan: Penghasilan dari organisasi keagamaan yang digunakan untuk kegiatan keagamaan dapat dikecualikan dari PPh 21. Contohnya, penghasilan dari masjid atau gereja dapat dikecualikan dari PPh 21.
- Penghasilan dari usaha koperasi: Penghasilan dari koperasi yang digunakan untuk kegiatan koperasi dapat dikecualikan dari PPh 21. Contohnya, penghasilan dari koperasi simpan pinjam dapat dikecualikan dari PPh 21.
- Penghasilan dari usaha yang dijalankan oleh penyandang disabilitas: Pemerintah memberikan keringanan pajak bagi penyandang disabilitas untuk mendorong mereka agar dapat mandiri. Penghasilan dari usaha yang dijalankan oleh penyandang disabilitas dapat dikecualikan dari PPh 21.
Dasar Hukum Penghasilan yang Dikecualikan dari PPh 21
Dasar hukum penghasilan yang dikecualikan dari PPh 21 dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, seperti:
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan: UU PPh mengatur tentang berbagai jenis penghasilan yang dikecualikan dari PPh 21, seperti penghasilan dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), penghasilan dari usaha pertanian, perikanan, dan peternakan, dan penghasilan dari usaha pendidikan, kesehatan, dan sosial.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK): PMK mengatur lebih detail tentang penghasilan yang dikecualikan dari PPh 21, seperti persyaratan dan kriteria yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pengecualian tersebut. Sebagai contoh, PMK dapat mengatur tentang batas omzet UMKM yang dapat dikecualikan dari PPh 21.
Contoh Soal Perhitungan PPh 21
Perhitungan PPh 21 untuk karyawan merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi setiap orang yang bekerja. PPh 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima karyawan setiap bulan. Perhitungan PPh 21 sendiri dibedakan berdasarkan beberapa faktor, seperti penghasilan yang diterima, PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), dan status perkawinan.
Contoh Soal Perhitungan PPh 21 untuk Karyawan dengan Penghasilan di Atas PTKP
Berikut ini adalah contoh soal perhitungan PPh 21 untuk karyawan dengan penghasilan di atas PTKP.
- Misalkan seorang karyawan bernama Budi memiliki penghasilan bruto sebesar Rp 10.000.000,- per bulan.
- Budi berstatus menikah dan memiliki satu orang anak, sehingga PTKP-nya sebesar Rp 5.400.000,-.
- Penghasilan neto Budi adalah Rp 10.000.000 – Rp 5.400.000 = Rp 4.600.000,-.
- Tarif PPh 21 untuk penghasilan neto Rp 4.600.000,- adalah 5%.
- PPh 21 yang terutang adalah Rp 4.600.000 x 5% = Rp 230.000,-.
Contoh Soal Perhitungan PPh 21 untuk Karyawan dengan Penghasilan di Bawah PTKP
Berikut ini adalah contoh soal perhitungan PPh 21 untuk karyawan dengan penghasilan di bawah PTKP.
- Misalkan seorang karyawan bernama Rani memiliki penghasilan bruto sebesar Rp 4.000.000,- per bulan.
- Rani berstatus lajang, sehingga PTKP-nya sebesar Rp 5.400.000,-.
- Penghasilan neto Rani adalah Rp 4.000.000 – Rp 5.400.000 = -Rp 1.400.000,-.
- Karena penghasilan neto Rani negatif, maka PPh 21 yang terutang adalah 0.
Contoh Soal Perhitungan PPh 21 untuk Karyawan dengan Penghasilan yang Dikecualikan dari PPh 21
Berikut ini adalah contoh soal perhitungan PPh 21 untuk karyawan dengan penghasilan yang dikecualikan dari PPh 21.
- Misalkan seorang karyawan bernama Dika memiliki penghasilan bruto sebesar Rp 10.000.000,- per bulan.
- Dika menerima penghasilan berupa uang pensiun sebesar Rp 5.000.000,-.
- Penghasilan pensiun dikecualikan dari PPh 21, sehingga penghasilan neto Dika adalah Rp 10.000.000 – Rp 5.000.000 = Rp 5.000.000,-.
- Tarif PPh 21 untuk penghasilan neto Rp 5.000.000,- adalah 5%.
- PPh 21 yang terutang adalah Rp 5.000.000 x 5% = Rp 250.000,-.
Cara Menghitung PPh 21
PPh 21 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi, baik berupa gaji, honorarium, maupun penghasilan lainnya. PPh 21 dihitung berdasarkan tarif progresif, yaitu semakin tinggi penghasilan, semakin tinggi pula tarif pajaknya. Penghitungan PPh 21 bisa dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi.
Cara Menghitung PPh 21 Secara Manual
Untuk menghitung PPh 21 secara manual, Anda perlu memahami rumus dan langkah-langkah berikut:
- Tentukan penghasilan kena pajak (PKP). PKP adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun, dan biaya lain yang diizinkan.
- Tentukan tarif PPh 21. Tarif PPh 21 ditentukan berdasarkan PKP, seperti yang tertera dalam tabel tarif PPh 21.
- Hitung PPh 21. PPh 21 dihitung dengan mengalikan PKP dengan tarif PPh 21.
Cara Menghitung PPh 21 Menggunakan Aplikasi
Saat ini, sudah banyak aplikasi yang dapat membantu Anda menghitung PPh 21. Beberapa aplikasi tersebut bahkan dilengkapi dengan fitur tambahan, seperti:
- Menghitung PPh 21 untuk berbagai jenis penghasilan.
- Menghitung PPh 21 untuk berbagai status NPWP.
- Menghitung PPh 21 untuk berbagai jenis pekerjaan.
Langkah-Langkah Menghitung PPh 21
| No | Langkah | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Tentukan penghasilan bruto | Jumlah total penghasilan yang diterima sebelum dipotong pajak. |
| 2 | Tentukan biaya jabatan | Biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan pekerjaan, seperti biaya transportasi, makan, dan komunikasi. |
| 3 | Hitung penghasilan kena pajak (PKP) | PKP = Penghasilan bruto – Biaya jabatan – Iuran pensiun – Biaya lain yang diizinkan |
| 4 | Tentukan tarif PPh 21 | Tarif PPh 21 ditentukan berdasarkan PKP, seperti yang tertera dalam tabel tarif PPh 21. |
| 5 | Hitung PPh 21 | PPh 21 = PKP x Tarif PPh 21 |
Prosedur Pelaporan PPh 21: Contoh Soal Perhitungan Pph 21
Pelaporan PPh 21 merupakan kewajiban bagi wajib pajak (WP) yang menerima penghasilan berupa gaji, tunjangan, dan penghasilan lainnya yang bersifat tetap. Pelaporan ini dilakukan secara berkala, baik bulanan maupun tahunan, tergantung pada jenis dan jumlah penghasilan yang diterima. Untuk mempermudah pelaporan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menyediakan berbagai fasilitas dan layanan, termasuk sistem pelaporan online.
Prosedur Pelaporan PPh 21
Prosedur pelaporan PPh 21 secara umum meliputi beberapa tahapan, yaitu:
- Persiapan Data: Tahap ini meliputi pengumpulan data penghasilan dan pemotongan PPh 21 yang diterima selama periode pelaporan. Data ini dapat diperoleh dari slip gaji, bukti potong PPh 21, dan dokumen pendukung lainnya.
- Pengisian Formulir SPT: Setelah data terkumpul, WP dapat mengisi Formulir SPT Tahunan PPh Orang Pribadi (SPT Tahunan PPh OP) melalui website resmi DJP. Formulir ini berisi informasi mengenai data penghasilan, pengeluaran, dan perhitungan PPh 21 yang terutang.
- Pembayaran PPh 21: Setelah SPT selesai diisi dan diverifikasi, WP dapat melakukan pembayaran PPh 21 melalui berbagai saluran resmi yang disediakan oleh DJP. Pembayaran dapat dilakukan melalui bank, kantor pos, atau secara online melalui sistem e-Billing.
- Penyerahan SPT: Tahap terakhir adalah menyerahkan SPT yang telah diisi dan dilampiri bukti pembayaran PPh 21. Penyerahan SPT dapat dilakukan secara online melalui website DJP atau secara offline melalui kantor pajak terdekat.
Dokumen yang Dibutuhkan untuk Pelaporan PPh 21
Dokumen yang dibutuhkan untuk pelaporan PPh 21 bergantung pada jenis penghasilan dan status WP. Namun, secara umum, dokumen yang diperlukan meliputi:
- NPWP: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan identitas wajib pajak yang wajib dicantumkan dalam SPT.
- Slip Gaji: Slip gaji berisi informasi mengenai penghasilan dan pemotongan PPh 21 yang diterima WP selama periode pelaporan.
- Bukti Potong PPh 21: Bukti potong PPh 21 merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh pemotong pajak (perusahaan) yang berisi informasi mengenai jumlah PPh 21 yang telah dipotong dari penghasilan WP.
- Dokumen Pendukung Lainnya: Dokumen pendukung lainnya dapat berupa bukti pengeluaran, bukti pembayaran, atau dokumen lain yang relevan dengan penghasilan dan perhitungan PPh 21 yang terutang.
Cara Melaporkan PPh 21 Secara Online
Pelaporan PPh 21 secara online dapat dilakukan melalui website resmi DJP, yaitu djponline.pajak.go.id. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan:
- Akses Website DJP: Buka website djponline.pajak.go.id dan pilih menu “e-Filing”.
- Login Akun: Login ke akun DJP yang telah Anda daftarkan sebelumnya. Jika belum memiliki akun, Anda dapat mendaftar terlebih dahulu.
- Pilih Jenis SPT: Pilih jenis SPT yang akan diajukan, yaitu SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.
- Isi Formulir SPT: Isi formulir SPT dengan data yang benar dan lengkap. Anda dapat menggunakan bantuan e-Form untuk mengisi formulir SPT.
- Unggah Dokumen Pendukung: Unggah dokumen pendukung yang diperlukan, seperti slip gaji dan bukti potong PPh 21.
- Verifikasi SPT: Verifikasi kembali data yang telah Anda masukkan dan pastikan semua informasi sudah benar.
- Kirim SPT: Kirim SPT yang telah Anda verifikasi dan lampiri bukti pembayaran PPh 21.
Sanksi Pelanggaran PPh 21
PPh 21 merupakan salah satu pajak yang wajib dibayarkan oleh pekerja atau karyawan. Pelanggaran terhadap kewajiban pajak ini tentu saja memiliki konsekuensi berupa sanksi. Sanksi ini diterapkan untuk memberikan efek jera dan mendorong kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.
Jenis-Jenis Sanksi Pelanggaran PPh 21
Sanksi pelanggaran PPh 21 dapat berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana. Berikut adalah penjelasannya:
- Sanksi Administrasi: Sanksi administrasi merupakan sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran administrasi, seperti keterlambatan pembayaran atau pelaporan pajak. Sanksi ini biasanya berupa denda.
- Sanksi Pidana: Sanksi pidana merupakan sanksi yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran pidana, seperti penggelapan pajak atau penipuan pajak. Sanksi ini biasanya berupa hukuman penjara dan denda.
Dasar Hukum Sanksi Pelanggaran PPh 21
Dasar hukum mengenai sanksi pelanggaran PPh 21 tercantum dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan: Undang-undang ini mengatur tentang dasar hukum umum perpajakan di Indonesia, termasuk sanksi pelanggaran pajak.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan: Undang-undang ini mengatur secara khusus tentang pajak penghasilan, termasuk PPh 21 dan sanksi pelanggarannya.
- Peraturan Menteri Keuangan: Peraturan Menteri Keuangan (PMK) merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang perpajakan yang mengatur secara lebih detail tentang tata cara perpajakan, termasuk sanksi pelanggaran PPh 21.
Tips Mengatur Pajak PPh 21
Pajak Penghasilan (PPh) 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan orang pribadi, termasuk karyawan dan pengusaha. Mengatur pajak PPh 21 dengan baik sangat penting untuk menghindari kewajiban pajak yang tidak terpenuhi dan potensi denda. Berikut beberapa tips yang dapat membantu Anda dalam mengatur pajak PPh 21:
Tips Mengatur Pajak PPh 21 untuk Karyawan, Contoh soal perhitungan pph 21
Sebagai karyawan, Anda memiliki kewajiban untuk membayar PPh 21 atas penghasilan Anda. Berikut beberapa tips untuk mengatur pajak PPh 21 Anda:
- Pastikan Anda telah mengisi formulir NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dengan benar dan menyerahkannya ke perusahaan tempat Anda bekerja.
- Periksa slip gaji Anda secara berkala untuk memastikan bahwa PPh 21 yang dipotong sudah sesuai dengan penghasilan Anda.
- Jika Anda memiliki penghasilan lain selain gaji, seperti honorarium, royalty, atau bunga deposito, pastikan Anda melaporkan penghasilan tersebut dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi.
- Manfaatkan fasilitas tax deduction dan tax credit yang tersedia untuk mengurangi beban pajak Anda.
Tips Mengatur Pajak PPh 21 untuk Pengusaha
Sebagai pengusaha, Anda memiliki kewajiban untuk menghitung dan membayar PPh 21 atas penghasilan Anda sendiri dan karyawan Anda. Berikut beberapa tips untuk mengatur pajak PPh 21 Anda:
- Pastikan Anda memiliki NPWP dan melakukan pembukuan secara teratur.
- Kenali jenis-jenis penghasilan dan biaya yang dapat dikurangkan dalam menghitung PPh 21.
- Gunakan software akuntansi untuk membantu Anda dalam menghitung PPh 21 dan membuat laporan pajak.
- Jika Anda memiliki karyawan, pastikan Anda memotong PPh 21 dari gaji karyawan Anda dan melaporkannya ke kantor pajak.
Pentingnya Mencatat Transaksi Keuangan untuk Perhitungan PPh 21
Mencatat transaksi keuangan merupakan langkah penting dalam menghitung dan membayar PPh 21. Dengan catatan transaksi yang lengkap dan akurat, Anda dapat:
- Mengetahui jumlah penghasilan dan biaya yang dapat dikurangkan dalam menghitung PPh 21.
- Mempermudah proses pelaporan pajak dan menghindari kesalahan.
- Menghindari denda karena ketidakpatuhan terhadap kewajiban pajak.
Catat semua transaksi keuangan Anda secara teratur, baik itu penerimaan maupun pengeluaran. Anda dapat menggunakan buku catatan, spreadsheet, atau software akuntansi untuk mencatat transaksi keuangan Anda.
Akhir Kata
Menghitung PPh 21 bisa terasa rumit, namun dengan memahami dasar perhitungannya dan mencoba mengerjakan contoh soal, Anda dapat mengatasi tantangan ini. Pastikan Anda memperhatikan aturan dan ketentuan yang berlaku, dan jangan ragu untuk mencari informasi lebih lanjut jika diperlukan. Dengan mengerti sistem pajak, kita dapat berkontribusi dalam pembangunan negara dan menikmati manfaat dari sistem pajak yang adil dan transparan.
