Contoh soal pajak pph 21 – Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh karyawan, pegawai, atau pekerja. Pajak ini dipotong langsung dari gaji atau penghasilan Anda dan disetorkan ke negara melalui pemotong pajak, biasanya perusahaan tempat Anda bekerja. Untuk memahami lebih lanjut tentang PPh 21, mari kita bahas beberapa contoh soal yang akan membantu Anda dalam memahami konsep dan perhitungannya.
Contoh soal PPh 21 ini akan mencakup berbagai skenario, mulai dari penghasilan bulanan, penghasilan tahunan, hingga penghasilan tambahan. Dengan mempelajari contoh-contoh ini, Anda akan lebih mudah memahami bagaimana PPh 21 dihitung dan bagaimana kewajiban pajak Anda sebagai seorang pekerja.
Pengertian Pajak PPh 21
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan salah satu jenis pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak (WP) orang pribadi dalam bentuk gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan bentuk penghasilan lainnya yang diterima dari pekerjaan atau jasa yang dilakukan.
Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh WP orang pribadi, baik yang berstatus sebagai karyawan maupun pekerja lepas. PPh Pasal 21 ini merupakan salah satu jenis pajak yang dipotong langsung dari penghasilan sebelum diterima oleh WP. Pemotongan ini dilakukan oleh pemberi kerja atau pihak yang membayar penghasilan.
Contoh Ilustrasi PPh 21
Berikut ini adalah contoh ilustrasi PPh 21 yang dipotong dari penghasilan:
| Nama | Pekerjaan | Penghasilan | PPh 21 Terutang | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| Budi | Karyawan | Rp 8.000.000 | Rp 500.000 | PPh 21 dipotong dari gaji bulanan |
| Candra | Freelancer | Rp 5.000.000 | Rp 300.000 | PPh 21 dipotong dari honorarium |
| Dwi | Pekerja Lepas | Rp 3.000.000 | Rp 150.000 | PPh 21 dipotong dari upah |
Dalam ilustrasi tersebut, terlihat bahwa PPh 21 dipotong dari penghasilan yang diterima oleh masing-masing WP sesuai dengan besarnya penghasilan yang diterima. Besaran PPh 21 yang terutang dihitung berdasarkan tarif progresif yang berlaku.
Dasar Hukum PPh 21
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP) dalam bentuk gaji, upah, honorarium, dan penghasilan lainnya yang bersifat teratur.
PPh Pasal 21 memiliki beberapa dasar hukum yang mengatur penerapannya. Dasar hukum ini penting untuk dipahami agar kita dapat memahami mekanisme perhitungan, pelaporan, dan kewajiban pajak yang harus dipenuhi oleh WP.
Belajar tentang pajak PPh 21 memang penting, terutama buat kamu yang udah kerja. Nah, buat latihan, kamu bisa cari contoh soal di internet. Ada banyak website yang menyediakan contoh soal PPh 21 lengkap dengan pembahasannya. Inget, konsep PPh 21 ini juga berkaitan erat dengan ilmu akuntansi.
Kalau kamu mau latihan soal akuntansi yang lebih lengkap, bisa cek contoh soal akuntansi dan jawabannya pdf yang ada di website ini. Dengan latihan yang cukup, kamu pasti bisa memahami dan menguasai PPh 21 dengan baik.
Undang-Undang Pajak Penghasilan, Contoh soal pajak pph 21
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan merupakan dasar hukum utama yang mengatur PPh Pasal 21. Dalam undang-undang ini, terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang PPh Pasal 21, di antaranya:
- Pasal 4 ayat (1) huruf a: Menyatakan bahwa PPh Pasal 21 dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan penghasilan lainnya yang bersifat teratur.
- Pasal 18 ayat (1): Menjelaskan tentang objek pajak PPh Pasal 21, yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh WP dalam bentuk gaji, upah, honorarium, dan penghasilan lainnya yang bersifat teratur.
- Pasal 21 ayat (1): Menjelaskan tentang tarif PPh Pasal 21, yaitu 5% dari penghasilan bruto.
- Pasal 23 ayat (1): Menyatakan bahwa PPh Pasal 21 dipotong oleh pemberi kerja atau pemberi penghasilan.
- Pasal 25 ayat (1): Menyatakan bahwa PPh Pasal 21 disetorkan oleh pemberi kerja atau pemberi penghasilan kepada kas negara.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
Selain undang-undang, terdapat beberapa PMK yang mengatur lebih detail tentang PPh Pasal 21. Beberapa PMK yang relevan, antara lain:
- PMK Nomor 111/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Pemotongan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak dalam Bentuk Gaji, Upah, Honorarium, Tunjangan, dan Penghasilan Lainnya yang Bersifat Tetap, Serta Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Bukan Karyawan dalam Bentuk Penghasilan Lainnya yang Bersifat Tetap.
- PMK Nomor 126/PMK.03/2014 tentang Pedoman Teknis Pemotongan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak dalam Bentuk Gaji, Upah, Honorarium, Tunjangan, dan Penghasilan Lainnya yang Bersifat Tetap.
PMK ini mengatur lebih detail tentang mekanisme pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21, termasuk persyaratan, prosedur, dan ketentuan khusus yang berlaku.
Peraturan Dirjen Pajak
Peraturan Dirjen Pajak (Perdirjen) juga merupakan dasar hukum yang mengatur PPh Pasal 21. Perdirjen ini biasanya diterbitkan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut atau petunjuk teknis dalam penerapan PPh Pasal 21.
Contohnya, Perdirjen Pajak Nomor PER-17/PJ.03/2017 tentang Pedoman Teknis Pemotongan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak dalam Bentuk Gaji, Upah, Honorarium, Tunjangan, dan Penghasilan Lainnya yang Bersifat Tetap.
Perdirjen ini memberikan penjelasan lebih detail tentang cara pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21, termasuk contoh kasus dan ilustrasi.
Surat Edaran (SE)
Surat Edaran (SE) merupakan dasar hukum yang sifatnya lebih operasional dan memberikan panduan teknis dalam penerapan PPh Pasal 21. SE biasanya diterbitkan untuk memberikan klarifikasi atau penafsiran atas aturan PPh Pasal 21 yang telah ada.
Contohnya, SE Dirjen Pajak Nomor SE-36/PJ.03/2017 tentang Penjelasan Lebih Lanjut atas PMK Nomor 111/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Pemotongan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak dalam Bentuk Gaji, Upah, Honorarium, Tunjangan, dan Penghasilan Lainnya yang Bersifat Tetap, Serta Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Bukan Karyawan dalam Bentuk Penghasilan Lainnya yang Bersifat Tetap.
SE ini memberikan penjelasan lebih detail tentang beberapa ketentuan dalam PMK terkait PPh Pasal 21.
Kesimpulan
Dengan memahami dasar hukum yang mengatur PPh Pasal 21, kita dapat lebih memahami kewajiban pajak yang harus kita penuhi. Selain itu, kita juga dapat lebih mudah dalam melakukan perhitungan, pelaporan, dan administrasi perpajakan yang berkaitan dengan PPh Pasal 21.
Objek Pajak PPh 21
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP) dalam bentuk gaji, upah, honorarium, dan bentuk lainnya yang sejenis.
Objek pajak PPh 21 adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh WP dalam bentuk gaji, upah, honorarium, dan bentuk lainnya yang sejenis. Penghasilan ini bisa berupa penghasilan tetap, penghasilan tidak tetap, atau kombinasi keduanya. Objek pajak PPh 21 ini kemudian dipotong oleh pemberi kerja atau pemberi penghasilan sebelum dibayarkan kepada WP.
Contoh Objek Pajak PPh 21
Berikut adalah contoh objek pajak PPh 21:
- Gaji pokok
- Tunjangan jabatan
- Tunjangan keluarga
- Tunjangan kesehatan
- Tunjangan perumahan
- Honorarium
- Uang lembur
- Bonus tahunan
- Komisi
- Penghasilan lainnya yang sejenis
Subjek Pajak PPh 21
PPh 21 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam bentuk gaji, upah, honorarium, dan tunjangan, baik yang berasal dari pekerjaan di Indonesia maupun di luar negeri. Subjek pajak PPh 21 adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan tersebut.
Siapa Saja yang Termasuk Subjek Pajak PPh 21?
Subjek pajak PPh 21 adalah orang pribadi yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam bentuk gaji, upah, honorarium, dan tunjangan. Penghasilan ini bisa berasal dari pekerjaan di Indonesia maupun di luar negeri.
Contoh Subjek Pajak PPh 21
Berikut adalah contoh subjek pajak PPh 21 berdasarkan jenis pekerjaan:
| Jenis Pekerjaan | Contoh Subjek Pajak | Keterangan |
|---|---|---|
| Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Guru, Dokter, Polisi | PNS menerima gaji dan tunjangan dari pemerintah. |
| Karyawan Swasta | Karyawan di perusahaan, Karyawan di lembaga non-profit | Karyawan swasta menerima gaji, upah, dan tunjangan dari perusahaan tempat mereka bekerja. |
| Pekerja Lepas | Freelancer, Konsultan, Guru Les Privat | Pekerja lepas menerima penghasilan dari berbagai klien. |
| Pemegang Jabatan di Badan Hukum | Direktur, Komisaris, Dewan Pengawas | Pemegang jabatan di badan hukum menerima gaji, upah, dan tunjangan dari badan hukum tersebut. |
Tarif Pajak PPh 21: Contoh Soal Pajak Pph 21
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh karyawan, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pekerja lepas. PPh Pasal 21 dihitung berdasarkan tarif progresif, yang artinya semakin tinggi penghasilan, semakin tinggi pula tarif pajaknya.
Tarif Pajak PPh 21 Saat Ini
Tarif PPh 21 yang berlaku saat ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.03/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.03/2016 tentang Penghitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21.
Tabel Tarif PPh 21
Berikut adalah tabel yang menunjukkan tarif PPh 21 berdasarkan penghasilan bruto:
| Penghasilan Bruto (Rp) | Tarif Pajak (%) | PPh 21 Terutang (Rp) |
|---|---|---|
| 0 – 5.000.000 | 5 | 0 – 250.000 |
| 5.000.001 – 10.000.000 | 10 | 250.001 – 750.000 |
| 10.000.001 – 25.000.000 | 15 | 750.001 – 2.250.000 |
| 25.000.001 – 50.000.000 | 20 | 2.250.001 – 6.250.000 |
| > 50.000.000 | 25 | > 6.250.001 |
Contoh: Jika penghasilan bruto Anda adalah Rp 8.000.000, maka PPh 21 yang terutang adalah 10% dari (Rp 8.000.000 – Rp 5.000.000) = Rp 300.000.
Cara Menghitung PPh 21
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh karyawan atau pekerja. PPh 21 dihitung berdasarkan penghasilan bruto yang diterima, dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti potongan, pengurangan, dan tarif pajak. Dalam artikel ini, kita akan membahas cara menghitung PPh 21 secara lebih detail, serta memberikan contoh perhitungan PPh 21 untuk seorang karyawan.
Langkah-langkah Menghitung PPh 21
Berikut adalah langkah-langkah yang dapat digunakan untuk menghitung PPh 21:
- Tentukan Penghasilan Bruto: Penghasilan bruto adalah total penghasilan yang diterima oleh karyawan sebelum dipotong pajak, tunjangan, dan potongan lainnya.
- Hitung Penghasilan Neto: Penghasilan neto adalah penghasilan bruto dikurangi dengan berbagai potongan, seperti potongan tunjangan, potongan premi asuransi, potongan iuran pensiun, dan potongan lainnya yang diizinkan.
- Tentukan Tarif Pajak: Tarif pajak PPh 21 ditentukan berdasarkan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) dan penghasilan neto. PTKP adalah batas penghasilan yang tidak dikenakan pajak. Tarif pajak PPh 21 terdiri dari beberapa tingkatan, dengan tarif yang lebih tinggi untuk penghasilan neto yang lebih besar.
- Hitung PPh 21 Terutang: PPh 21 terutang dihitung dengan mengalikan tarif pajak dengan penghasilan neto yang melebihi PTKP.
- Hitung PPh 21 yang Ditanggung Pemerintah: PPh 21 yang ditanggung pemerintah adalah bagian dari PPh 21 terutang yang dibayarkan oleh pemerintah melalui skema PPh 21 final. Hal ini berlaku untuk beberapa jenis penghasilan, seperti gaji pokok dan tunjangan tertentu.
- Hitung PPh 21 yang Dipotong: PPh 21 yang dipotong adalah selisih antara PPh 21 terutang dan PPh 21 yang ditanggung pemerintah.
Contoh Perhitungan PPh 21
Berikut adalah contoh perhitungan PPh 21 untuk seorang karyawan dengan penghasilan bruto Rp 10.000.000:
| Keterangan | Jumlah (Rp) |
|---|---|
| Penghasilan Bruto | 10.000.000 |
| Potongan | |
| Tunjangan Kesehatan | 500.000 |
| Tunjangan Hari Raya | 1.000.000 |
| Iuran Pensiun | 250.000 |
| Total Potongan | 1.750.000 |
| Penghasilan Neto | 8.250.000 |
| PTKP | 5.400.000 |
| Penghasilan Kena Pajak (PKP) | 2.850.000 |
| Tarif Pajak | 5% |
| PPh 21 Terutang | 142.500 |
| PPh 21 yang Ditanggung Pemerintah | 0 |
| PPh 21 yang Dipotong | 142.500 |
Dalam contoh ini, karyawan tersebut memiliki penghasilan bruto Rp 10.000.000 dan potongan sebesar Rp 1.750.000, sehingga penghasilan netonya adalah Rp 8.250.000. Dengan PTKP Rp 5.400.000, PKP karyawan tersebut adalah Rp 2.850.000. Berdasarkan tarif pajak 5%, PPh 21 terutang adalah Rp 142.500. Karena tidak ada PPh 21 yang ditanggung pemerintah, maka PPh 21 yang dipotong adalah Rp 142.500.
Contoh Soal PPh 21
Pajak Penghasilan (PPh) 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi, baik yang berasal dari pekerjaan, usaha, maupun investasi. PPh 21 dihitung berdasarkan tarif progresif, yaitu semakin tinggi penghasilan, semakin tinggi pula tarif pajaknya. Berikut adalah contoh soal PPh 21 yang mencakup berbagai skenario, seperti penghasilan bulanan, penghasilan tahunan, dan penghasilan tambahan.
Contoh Soal PPh 21 Berdasarkan Penghasilan Bulanan
Berikut ini adalah contoh soal PPh 21 berdasarkan penghasilan bulanan:
- Pak Budi adalah seorang karyawan swasta dengan penghasilan bruto Rp 8.000.000 per bulan. Pak Budi memiliki tanggungan istri dan 2 orang anak. Berapakah PPh 21 yang harus dibayar Pak Budi setiap bulan?
Berikut adalah jawaban dan penjelasannya:
- Penghasilan Neto:
- Penghasilan Bruto: Rp 8.000.000
- Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP): Rp 54.000.000 per tahun atau Rp 4.500.000 per bulan (untuk wajib pajak menikah dengan 2 anak)
- Penghasilan Neto: Rp 8.000.000 – Rp 4.500.000 = Rp 3.500.000
- PPh 21:
- Tarif PPh 21 untuk penghasilan neto Rp 3.500.000 adalah 5%.
- PPh 21 yang harus dibayar: Rp 3.500.000 x 5% = Rp 175.000
Jadi, PPh 21 yang harus dibayar Pak Budi setiap bulan adalah Rp 175.000.
Contoh Soal PPh 21 Berdasarkan Penghasilan Tahunan
Berikut ini adalah contoh soal PPh 21 berdasarkan penghasilan tahunan:
- Bu Ani adalah seorang pengusaha dengan penghasilan bruto Rp 150.000.000 per tahun. Bu Ani memiliki tanggungan suami dan 1 orang anak. Berapakah PPh 21 yang harus dibayar Bu Ani per tahun?
Berikut adalah jawaban dan penjelasannya:
- Penghasilan Neto:
- Penghasilan Bruto: Rp 150.000.000
- Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP): Rp 54.000.000 per tahun (untuk wajib pajak menikah dengan 1 anak)
- Penghasilan Neto: Rp 150.000.000 – Rp 54.000.000 = Rp 96.000.000
- PPh 21:
- Tarif PPh 21 untuk penghasilan neto Rp 96.000.000 adalah progresif, yaitu:
- 5% untuk penghasilan neto sampai dengan Rp 50.000.000
- 15% untuk penghasilan neto di atas Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000
- PPh 21 yang harus dibayar: (Rp 50.000.000 x 5%) + ((Rp 96.000.000 – Rp 50.000.000) x 15%) = Rp 7.100.000
Jadi, PPh 21 yang harus dibayar Bu Ani per tahun adalah Rp 7.100.000.
Contoh Soal PPh 21 Berdasarkan Penghasilan Tambahan
Berikut ini adalah contoh soal PPh 21 berdasarkan penghasilan tambahan:
- Pak Doni adalah seorang karyawan swasta dengan penghasilan bruto Rp 5.000.000 per bulan. Selain gaji pokok, Pak Doni juga menerima bonus tahunan sebesar Rp 10.000.000. Berapakah PPh 21 yang harus dibayar Pak Doni atas bonus tahunannya?
Berikut adalah jawaban dan penjelasannya:
- Penghasilan Neto Bonus:
- Penghasilan Bonus: Rp 10.000.000
- PTKP untuk penghasilan tambahan tidak berlaku, sehingga seluruh bonus merupakan penghasilan neto.
- PPh 21:
- Tarif PPh 21 untuk penghasilan neto Rp 10.000.000 adalah progresif, yaitu:
- 5% untuk penghasilan neto sampai dengan Rp 50.000.000
- 15% untuk penghasilan neto di atas Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000
- PPh 21 yang harus dibayar: (Rp 10.000.000 x 5%) = Rp 500.000
Jadi, PPh 21 yang harus dibayar Pak Doni atas bonus tahunannya adalah Rp 500.000.
Kewajiban Wajib Pajak PPh 21
Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam bentuk gaji, upah, honorarium, dan bentuk penghasilan lainnya. Sebagai wajib pajak, Anda memiliki kewajiban dalam hal pelaporan dan pembayaran pajak.
Kewajiban Wajib Pajak PPh 21 dalam Hal Pelaporan dan Pembayaran Pajak
Kewajiban wajib pajak PPh 21 meliputi pelaporan dan pembayaran pajak. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan:
- Melakukan pemotongan PPh Pasal 21: Pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan oleh pemberi kerja atau pembayar penghasilan lainnya. Pemotongan ini dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melakukan pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi: Wajib pajak orang pribadi diwajibkan untuk melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP). SPT Tahunan ini digunakan untuk melaporkan penghasilan dan pajak yang telah dipotong selama satu tahun pajak.
- Melakukan pembayaran PPh Pasal 21: Pembayaran PPh Pasal 21 dilakukan oleh wajib pajak melalui bank yang ditunjuk oleh DJP. Pembayaran ini dapat dilakukan secara langsung atau melalui sistem pembayaran online.
Contoh Ilustrasi Kewajiban Wajib Pajak PPh 21
Misalnya, seorang karyawan bernama Budi bekerja di sebuah perusahaan dengan gaji pokok Rp5.000.000,- per bulan. Budi memiliki NPWP dan telah melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi sebelumnya. Perusahaan tempat Budi bekerja wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji Budi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan akan mentransfer gaji Budi setelah dipotong PPh Pasal 21 ke rekening Budi. Budi juga wajib melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi untuk melaporkan penghasilan dan pajak yang telah dipotong selama satu tahun pajak. Budi juga dapat melakukan pembayaran PPh Pasal 21 secara langsung atau melalui sistem pembayaran online jika terdapat kekurangan pembayaran.
Sanksi Pelanggaran PPh 21
PPh 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP) dalam bentuk gaji, upah, honorarium, dan bentuk penghasilan lainnya yang bersifat tetap. Pelanggaran terhadap ketentuan PPh 21 bisa berakibat fatal bagi WP, mulai dari denda hingga sanksi pidana.
Jenis-Jenis Sanksi Pelanggaran PPh 21
Sanksi yang dijatuhkan kepada WP yang melanggar ketentuan PPh 21 beragam, mulai dari sanksi administrasi hingga sanksi pidana. Berikut adalah beberapa jenis sanksi yang mungkin dijatuhkan:
- Sanksi Administrasi: Sanksi ini berupa denda atau bunga atas keterlambatan pembayaran pajak. Besarnya denda dan bunga diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Sanksi Pidana: Sanksi ini berupa hukuman penjara dan/atau denda bagi WP yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi pidana ini berlaku jika pelanggaran PPh 21 dilakukan secara sengaja dan merugikan negara.
Contoh Ilustrasi Sanksi Pelanggaran PPh 21
Berikut adalah beberapa contoh ilustrasi mengenai sanksi pelanggaran PPh 21:
- Keterlambatan Pembayaran Pajak: WP terlambat membayar PPh 21 sebesar Rp. 10.000.000,- yang seharusnya dibayarkan pada tanggal 15 Maret 2023. Karena keterlambatan, WP dikenakan denda sebesar 2% dari jumlah pajak terutang, yaitu Rp. 200.000,- dan bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak terutang, yaitu Rp. 200.000,- per bulan.
- Pemalsuan Dokumen: WP memalsukan dokumen untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. WP dapat dikenakan sanksi pidana berupa hukuman penjara dan/atau denda.
- Tidak Melaporkan Penghasilan: WP tidak melaporkan penghasilannya kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). WP dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan sanksi pidana berupa hukuman penjara dan/atau denda.
Perbedaan PPh 21 dengan PPh Lainnya
Pajak Penghasilan (PPh) merupakan salah satu jenis pajak utama di Indonesia yang dikenakan atas penghasilan seseorang atau badan. PPh terbagi menjadi beberapa jenis, salah satunya adalah PPh 21 yang dikenakan atas penghasilan karyawan. Untuk memahami PPh 21 lebih baik, kita perlu mengetahui perbedaannya dengan jenis PPh lainnya.
Perbedaan PPh 21 dengan Jenis PPh Lainnya
PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPh 25 memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal objek pajak, subjek pajak, dan tarif pajak. Berikut adalah tabel yang menunjukkan perbedaannya:
| Jenis PPh | Objek Pajak | Subjek Pajak | Tarif Pajak |
|---|---|---|---|
| PPh 21 | Penghasilan karyawan | Karyawan | Progresif, mulai dari 5% hingga 30% |
| PPh 22 | Penghasilan dari bunga, deviden, royalti, dan sewa | Wajib pajak orang pribadi dan badan | Final, 15% atau 20% |
| PPh 23 | Penghasilan atas jasa, penghasilan atas hadiah, dan penghasilan atas sewa | Wajib pajak orang pribadi dan badan | Final, 2% atau 4% |
| PPh 25 | Penghasilan neto badan | Badan | Progresif, mulai dari 15% hingga 25% |
Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa PPh 21 dikenakan atas penghasilan karyawan, sedangkan PPh 22, PPh 23, dan PPh 25 dikenakan atas jenis penghasilan lainnya. Selain itu, PPh 21 menggunakan tarif progresif, sedangkan PPh 22, PPh 23, dan PPh 25 menggunakan tarif final.
Penutup
Memahami konsep dan cara menghitung PPh 21 adalah langkah penting dalam mengelola keuangan Anda. Dengan memahami kewajiban pajak Anda, Anda dapat memastikan bahwa pajak Anda dibayarkan dengan benar dan terhindar dari sanksi. Semoga contoh soal yang telah dibahas dapat membantu Anda dalam memahami PPh 21 dan mempermudah Anda dalam menghitung kewajiban pajak Anda.
